Berbagi Berita: Mendagri: Tak Boleh Tutup Gereja di Aceh

Mendagri: Tak Boleh Tutup Gereja di Aceh 

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, penutupan 20 gereja di Kabupaten Singkil, Aceh, oleh pemerintah daerah setempat tidak dapat dibenarkan. Pengaturan pembangunan tempat ibadah, kata Gamawan, sudah diatur dalam surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri. 

"Tidak boleh seperti itu. Gubernur Aceh sedang ke luar negeri. Saya akan bicarakan (dengan Gubernur) setelah itu," kata Gamawan di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/6/2012). Gamawan mengatakan, ia sudah pernah berbicara dengan pihak Pemda Aceh tentang pembangunan tempat ibadah ketika berkunjung ke Aceh. Semua pihak, harus menaati aturan yang ada. Pengakuan gubernur saat itu, kata dia, sependapat dengan pandangannya. 

 "Kita hidup plural dan tidak hanya satu agama. Kalau satu agama bisa mendirikan rumah ibadah, silakan diberi tempat . Jangan karena mayoritas kemudian memaksakan yang minoritas. Toleransi itu harus ada," kata Gamawan. Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan menerima pengaduan dari Aliansi Sumut Bersatu dan Komnas Perempuan bahwa 20 gereja di Kabupaten Singkil telah disegel dan terancam dibongkar. 

Masalah dari penutupan tempat ibadah itu, yakni Peraturan Gubernur Nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah. Dalam peraturan itu, syarat pendirian tempat ibadah lebih berat dibanding SKB menteri yang mengatur hal sama. "Kalau SKB mensyaratkan 60 anggota jemaah gereja untuk mengajukan permohonan IMB (izin mendirikan bangunan), maka peraturan gubernur itu meminta 150 jemaah," kata politisi PDI-P Eva K Sundari. 

Selain itu, ada fatwa lokal yang mengharamkan bagi umat Muslim untuk memberi tandatangan persetujuan pembangunan tempat ibadah selain masjid. Dengan demikian, upaya meminta tandatangan persetujuan dari masyarakat sekitar tidak mungkin tercapai. (kompas.com)
(Foto: http://atjehlink.com)

Disadur dari: www.mirifica.net

Read More

Berbagi Berita : 20 gereja di Aceh disegel dan terancam dibongkar

20 gereja di Aceh disegel dan terancam dibongkar

Sebanyak 20 gereja di Aceh, khususnya di Kabupaten Singkil, telah disegel dan terancam dibongkar oleh pemerintah daerah setempat. Gereja-gereja itu dianggap tidak memenuhi syarat pembangunan tempat ibadah yang ditetapkan pemerintah daerah.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan, ia dan politisi PDI-P lain yakni Adang Ruchiatna dan Moh Sayed, serta Suroso dari Fraksi Partai Gerindra menerima pengaduan penutupan 20 gereja di Aceh dari Aliansi Sumut Bersatu, Senin kemarin.

Sumber masalah dari penutupan tempat ibadah itu, kata Eva, yakni Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah.

Dalam Peraturan itu, lanjut dia, syarat pendirian tempat ibadah lebih berat dibanding Surat Keputusan Bersama dua menteri yang mengatur hal sama.

“Kalau SKB mensyaratkan 60 anggota jemaah Gereja untuk mengajukan permohonan IMB (izin mendirikan bangunan), maka peraturan gubernur itu meminta 150 jemaah,” kata Eva di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/6/2012) seperti dilansir kompas.com.

Eva menambahkan, lebih menyedihkan adanya fatwa lokal yang mengharamkan bagi umat muslim untuk memberi tandatangan persetujuan pembangunan tempat ibadah selain masjid. Artinya, katanya, upaya meminta tandatangan persetujuan dari masyarakat sekitar tidak mungkin tercapai.

 Eva menambahkan, bukan hanya tempat ibadah baru yang terancam dibongkar. Bahkan, Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi yang sudah berdiri sejak 1932 pun dipaksa untuk mengikuti kesepakatan komunitas tahun 1971 dan 2001 yang berisi hanya memperbolehkan satu gereja di Kabupaten Singkil.

“Sesuatu yang tidak relevan mengingat saat ini penganut agama Kristen sudah mencapai 1.500 keluarga. Mereka menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Singkil. Belum lagi umat Katolik yang tidak mungkin berbagi Gereja dengan umat Protestan,” lanjutnya. Eva mengatakan, perlu ketegasan dan bimbingan dari pemerintah pusat agar pelaksanaan keistimewaan Aceh tetap dalam koridor NKRI.

Menurutnya, kesepakatan tahun 1971 dan 2001 itu tidak sesuai dengan konstitusi sehingga tidak boleh dipaksakan. “Bimbingan dari Menteri Dalam Negeri (Gamawan Fauzi) diperlukan agar muspida dan Kapolres dapat bertindak adil dan netral bagi semua warga negara sesuai hukum nasional dan tidak tertekan oleh ormas intoleran setempat,” tambahnya. 

 Disadur dari: indonesia.ucanews.com

Read More

Berbagi Berita : Umat Kristen tuntut kebebasan beragama

Umat Kristen tuntut kebebasan beragama
Oleh Reporter ucanews.com, Lahore, Pakistan

Uskup Gereja Anglikan dari Rochester Mgr Michael Nazir sedang berbicara dalam konferensi

Pembicara Kristen dan Muslim dalam sebuah konferensi yang disponsori pemerintah pada 13 April memuji peran Gereja dalam mengupayakan kerukunan dan perdamaian.

Dalam konferensi “Peace and Harmony” di gedung Alhambra Arts Council di Lahore, kelompok liberal dari Kristen dan Islam mendesak pemerintah untuk memisahkan negara dari agama. Peristiwa tersebut diselenggarakan oleh departemen hak asasi manusia dan urusan minoritas dari propinsi Punjab.

Para pembicara, hampir semuanya tokoh kelompok minoritas, menuntut revisi konstitusi dan kurikulum sekolah untuk menghadapi militansi di Pakistan yang sedang berkembang.

“Negeri ini telah mengalami banyak kejadian dan kini berada di ambang keruntuhan. Bom bunuh diri dan terorisme sudah menjadi hal yang rutin,” kata Pastor Emmanuel Yousaf Mani, direktur nasional Komisi Keadilan dan Perdamaian dari Konferensi Waligereja Pakistan, kepada lebih dari 300 hadirin.

Dia merekomendasi Pakistan dijadikan sebuah negara sekular dan membersihkan unsur-unsur kebencian dari kurikulum sekolah. Buku pelajaran dalam bahasa nasional Urdu sudah mendapat banyak kritikan, karena banyak pelajaran tentang Islam sangat kental dengan ayat-ayat Alquran yang mendorong aksi jihat dan menggambarkan non-Muslim sebagai musuh, kata imam tersebut.

Pensiunan hakim, Nasira Javed, tidak sependapat dengan seorang ulama yang menjadi pembicara. Ulama itu menyalahkan serangan-serangan dan perang di Afghanistan yang dilakukan Amerika Serikat. Menurut ulama tersebut, penganiayaan di Pakistan merupakan akibat dari semua itu. Javed mengkritiknya dengan mengatakan, “tidak ada alasan untuk menyerang kelompok minoritas,” sambil mengutuk amandeman konstitusi baru-baru ini yang mengislamkan semua undang-undang yang ada.

April lalu, parlemen mensahkan 18th Amendment Bill yang menyatakan bahwa hanya seorang Muslim yang bisa menjadi seorang Perdana Menteri Pakistan. Sebelumnya, persyaratan itu hanya berlaku bagi presiden.

Para tokoh Hindu juga mengatakan bahwa konstruksi kuil akan dihentikan di Pakistan. “Melakukan itu berati mengundang masalah,” kata seorang wakil dari Bheel, komunitas dalit Hindu.

Uskup Gereja Anglikan Rochester Mgr Michael Nazir juga menyinggung pencemaran Alkitab di katedral Lahore pekan lalu. “Uskup-uskup Katolik telah memberi teladan dengan memaafkan pelakunya. Walaupun kita mengutuk Jones [pendeta Amerika yang bertanggungjawab atas pembakaran Alquran pada bulan Maret] kita masih saja menghadapi reaksi. Tidak ada kebebasan beragama di negeri ini,” katanya.

Pembakaran Alquran oleh pengkotbah Amerika Terry Jones menimbulkan serangan reaktif kaum Muslim terhadap tiga gereja di Pakistan dan pembantaian orang Amerika dan pekerja Perserikatan Bangsa-Bangsa di Afghanistan.

ucanews.com
Disadur dari : www.cathnewsindonesia.com,Tanggal publikasi: 15 April 2011

Read More

Berbagi Berita : Akses Ditutup GKI Yasmin Ibadah Di Jalan

Akses Ditutup GKI Yasmin Ibadah Di Jalan

Reformata.com Lagi-lagi Jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin Bogor batal menggelar ibadah di gereja mereka sendiri. Hal ini disebabkan akses masuk menuju gereja yang belokasi di Jalan KH. Abdullah bin Nuh Nomor 31, Kelurahan curug Mekara, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor ditutup. Kendati demikian jemaat tetap melangsungkan ibadah, meski ditempat tak layak. Dipimpin Pendeta Ujang Tanusaputra, jemaat GKI Taman Yasmin Bogor terpaksa beribadah, bersujud, dan berdoa di tengah Jalan KH Abdullah bin Nuh.

Seperti dilangsir Tempointeraktif. sebelumnya, jemaat berupaya bernegosiasi dengan polisi yang memblokade jalan menuju gereja. "Mereka tetap tidak mengizinkan kami beribadah. Polisi malah menurunkan Brimob Anti Huru Hara lengkap dengan tameng," kata Tince Tandirerung, jemaat GKI yang bernegosiasi dengan polisi.

Penutupan gedung dan pemblokiran akses menuju gereja tidak akan menyurutkan niat dan kerinduan jemaat Gki Taman Yasmin untuk kembali berbakti di gereja mereka sendiri. Hal dikatakan Pendeta Ujang, yang memimpin ibadah minggu pagi (27/03), mengatakan mereka akan terus kembali ke gereja mereka untuk beribadah. "MA telah sahkan izin kami. Muspida tidak lebih tinggi daripada MA. Fitnah tidak akan halangi kami untuk terus beribadah," kata Pendeta Ujang.

Sebelumnya Mahkamah Agung telah memutuskan menolak permohonan Peninjauan Kembali Pemerintah Kota Bogor terkait Izin Mendirikan Bangunan gereja. Namun, Pemerintah Bogor justru mencabut secara permanen Izin Mendirikan Bangunan gereja pada tanggal 11 Maret yang lalu. Slawi/ Tempointeraktif.

Disadur dari : Tabloid Reformata

Read More

Berbagi Berita : NU prihatin atas kasus Taman Yasmin

NU prihatin atas kasus Taman Yasmin

Nahdlatul Ulama (NU) turut menyampaikan keprihatinan atas tingkat intoleransi yang diperlihatkan melalui pelarangan beribadat bagi jemaat GKI Taman Yasmin di Bogor, Jawa Barat.

“NU prihatin dengan sikap intolenrasi terutama dari kelompok radikal. NU menentang kelompok-kelompok yang menyebarkan kebencian,” kata Imanuddin Rahmat, wakil sekretaris PBNU di Jakarta.

Imanuddin turut serta dalam konferensi pers kemarin bersama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) untuk mengecam tindakan yang dilakukan polisi dan pemda Bogor terhadap GKI Taman Yasmin.

“Kami meminta cendikiwan NU setempat untuk berdialog dengan kelompok-kelompok minoritas termasuk GKI Yasmin,” kata Imanuddin.

Dilaporkan Mahkmah Agung telah memenangkan GKI Taman Yasmin atas sengketa pembangunan gereja pada pertengahan Januari lalu. Namun hingga kini polisi dan Pemda Bogor tidak mengindahkan keputusan tersebut.

Untuk itu GKI mendesak pemerintah Bogor untuk mencabut larangan beribadah maupun pembangunan gereja Taman Yasmin.

“PGI mengecam keras tindakan pemerintah setempat yang membekukan ijin pembangunan gereja,” kata Pendeta Jeiry Sumampauw, dalam pernyataan pers di Jakarta.

Ia juga mengeritik walikota Bogor yang tidak memenuhi janjinya untuk mematuhi keputusan MA dan membuka gembok gereja.

Fatmawati, pengacara GKI Taman Yasmin, mengatakan masalah yang terjadi saat ini “bukan semata-mata masalah GKI Yasmin, tapi masalah nasional.”

Ia juga menyebutkan sejak tahun 2008 jemaat Taman Yasmin telah 24 kali mengadakan kebaktian di pinggir jalan. “Kami tidak akan pindah dan terus membangun gereja kami karena ijinnya resmi,” katanya.

Pendeta Gomar Gultom, sekjen PGI, juga turut mengingatkan agar berhati-hati terhadap tawaran relokasi.
Disadur dari : http://www.cathnewsindonesia.com/

Read More

Berbagi Berita :PDIP Tegaskan Tolak Pembubaran Ahmadiyah

PDIP Tegaskan Tolak Pembubaran Ahmadiyah

Suara-suara sumbang ormas anarkis dan segelintir fraksi yang menyerukan pembubaran Ahmadiyah bakal mendapat perlawanan. Utamanya suara Front Pembela Islam dan Fraksi PPP yang kembali mendesakkan hal itu.

“Negara tidak bisa menghakimi akidah. Fraksi PDI Perjuangan akan menegaskan sikap penolakan terhadap pembubaran Ahmadiyah,” kata kader PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari kepada Jurnalparlemen.com, Jumat (11/3) malam.

Sejauh pantauan Eva yang juga Ketua Kaukus Parlemen Pancasila ini, suara di Komisi VIII DPR RI tidak bulat. Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PKB menolak pembubaran. “Ya, karena Ahmadiyah tidak pernah melakukan kekerasan,” tandas Eva.

Menurutnya, langkah terbaik adalah dilakukannya dialog dan pembinaan. Mengenai masalah umat biarlah diselesaikan umat tersebut.

Berdasarkan evaluasi yang disampaikan Jaksa Agung Basrief Arief dan Jamintel mengenai pelaksanaan SKB, permasalahan justru ditemukan di level aparat: kurang sosialisasi, Depag tidak pernah memberikan pembinaan, pihak sipil juga menyerang melawan hukum dan isi SKB.

“Sebaiknya kembali ke isi SKB, dan berpegang pada cantolan konstitusi Pasal 29 UUD 1945. Negara netral dan memfasilitasi dialog-dialog tersebut,” pungkas Eva
(Jurnalparlemen.com,12 Maret 2011)

Read More