Kekerasan terjadi karena kesalahan pemerintah
Perwakilan B
imas Katolik mendengarkan pembicaraan tentang hubungan antaragama di Indonesia
Persoalan kerukunan umat beragama tidak ada masalah di Indonesia. Yang menjadi masalah adalah pemerintah yang membiarkan kekerasan terus menerus terjadi.
“Hukum yang tidak punya wibawa memberikan ruang bagi terjadinya tindak kekerasan. Jadi masalahnya bukan persoalan kerukunan, tapi pada kekerasan yang terus dibiarkan terjadi,” kata Romo Antonius Benny Susetyo, Sekretaris Eksekutif Komisi HAK Konferensi Waligereja Indonesia di Surabaya kemarin.
Karena itu pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan. Namun apa yang terjadi, pemerintah justru diam dan tidak melakukan apa-apa. Akibatnya, banyak orang tidak bersalah menjadi korban, tandas Romo Benny.
Hal itu ia sampaikan pada saat memberikan ceramah tentang hubungan antaragama di hadapan lebih dari 50 perwakilan dari Dirjen Bimas Katolik bagik dari tingkat daerah maupun nasional.
“Hubungan antaragama di Indonesia tidak seburuk yang dicitrakan. Ada masalah, tapi itu adalah pelaku nyata tindak kekerasan, lanjutnya.
Ia kemudian menyebutkan bahwa akar dari kekerasan adalah intoleransi pasif dan aktif. “Intolerans aktif lebih berbahaya,” katanya. Pembiaran terhadap intoleransi aktif ini menyebabkan terus terjadi kekerasan. Puritanisme juga menyebabkan terciptanya terorisme jika tidak ditangani secara serius.
Untuk meningkatkan hubungan antar agama yang harmonis di Indonesia maka Romo Benny mengajak peserta (Bimas Katolik) untuk bekerja sama dengan keuskupan-keuskupan, komisi HAK keuskupan dan para imam. “Kalau ini dilakukan dengan baik maka kekerasan bisa dicegah,” lanjutnya.
Sumber: Government ‘to blame’ for violence
Disadur dari : http://www.cathnewsindonesia.com/2011Tanggal publikasi: 3 Maret 2011
imas Katolik mendengarkan pembicaraan tentang hubungan antaragama di IndonesiaPersoalan kerukunan umat beragama tidak ada masalah di Indonesia. Yang menjadi masalah adalah pemerintah yang membiarkan kekerasan terus menerus terjadi.
“Hukum yang tidak punya wibawa memberikan ruang bagi terjadinya tindak kekerasan. Jadi masalahnya bukan persoalan kerukunan, tapi pada kekerasan yang terus dibiarkan terjadi,” kata Romo Antonius Benny Susetyo, Sekretaris Eksekutif Komisi HAK Konferensi Waligereja Indonesia di Surabaya kemarin.
Karena itu pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan. Namun apa yang terjadi, pemerintah justru diam dan tidak melakukan apa-apa. Akibatnya, banyak orang tidak bersalah menjadi korban, tandas Romo Benny.
Hal itu ia sampaikan pada saat memberikan ceramah tentang hubungan antaragama di hadapan lebih dari 50 perwakilan dari Dirjen Bimas Katolik bagik dari tingkat daerah maupun nasional.
“Hubungan antaragama di Indonesia tidak seburuk yang dicitrakan. Ada masalah, tapi itu adalah pelaku nyata tindak kekerasan, lanjutnya.
Ia kemudian menyebutkan bahwa akar dari kekerasan adalah intoleransi pasif dan aktif. “Intolerans aktif lebih berbahaya,” katanya. Pembiaran terhadap intoleransi aktif ini menyebabkan terus terjadi kekerasan. Puritanisme juga menyebabkan terciptanya terorisme jika tidak ditangani secara serius.
Untuk meningkatkan hubungan antar agama yang harmonis di Indonesia maka Romo Benny mengajak peserta (Bimas Katolik) untuk bekerja sama dengan keuskupan-keuskupan, komisi HAK keuskupan dan para imam. “Kalau ini dilakukan dengan baik maka kekerasan bisa dicegah,” lanjutnya.
Sumber: Government ‘to blame’ for violence
Disadur dari : http://www.cathnewsindonesia.com/2011Tanggal publikasi: 3 Maret 2011
0 comments:
Post a Comment
Syalom. Terimakasih atas kunjungan dan komentarnya.Semoga Tuhan memberkati para Saudara.