Berbagi Informasi : Perda Anti-Ahmadiyah Langgar Konstitusi

Perda Anti-Ahmadiyah Langgar Konstitusi

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra menilai peraturan-peraturan daerah yang melarang Ahmadiyah bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

“Perda-perda itu inkonstitusional karena tidak sesuai UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta berserikat dan berkumpul,” kata Azra usai memberi ceramah pada Seminar Internasional bertajuk Islam, Peace, and Justice di Jakarta hari ini.

Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri memeriksa dan mencermati kembali perda pelarangan Ahmadiyah yang diberlakukan di berbagai daerah di Indonesia. Kemendagri punya wewenang mencabut perda yang bertentangan dengan aturan lebih tinggi. Sudah banyak perda yang dibatalkan, tapi berkaitan dengan agama dibiarkan begitu saja,” ucap Azyumardi.

Azyumardi khawatir pemberlakuan perda semacam itu akan menimbulkan potensi kriminalisasi terhadap Ahmadiyah. Apalagi, perda itu dirancang berdasarkan Surat Keputusan Bersama tiga menteri yang menurut Azyumardi tidak kuat dasar hukumnya. “SKB itu tidak punya kekuatan hukum kuat karena tidak diatur dalam tata perundang-undangan Indonesia,” tutur Azyumardi.

Pasca kerusuhan atas nama agama di Cikeusik yang menewaskan tiga penganut Ahmadiyah, Perda anti-Ahmadiyah muncul di berbagai daerah, seperti Pandeglang, Samarinda, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat.ANANDA BADUDU (Tempointeraktif.com)

Read More

Berbagi berita : Dipo Alam dan Kontroversi Gagak Hitam

Dipo Alam dan Kontroversi Gagak Hitam

JAKARTA, KOMPAS.com — Menanggapi pernyataan tokoh lintas agama yang menyebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kebohongan, Sekretaris Kabinet Dipo Alam bereaksi. Dalam beberapa kesempatan, Dipo menyebut para pemuka agama itu sebagai burung gagak hitam pemakan bangkai yang tampak seperti merpati berbulu putih.

Tak pelak, pernyataan yang dinilai defensif tersebut menuai kritikan. Kompas.com mendapat kesempatan mewawancarai Dipo Alam, yang juga mantan aktivis tahun 1970-an di Kantor Sekretaris Kabinet, Jakarta, Kamis (17/2/2011) silam. Dipo pun mengutarakan asal-muasal istilah tersebut.

"Saya katakan, mereka gagak hitam, karena mereka terkontaminasi dengan gerakan politik," katanya. Pernyataan ini, kata dia, tak mencerminkan sikap pemerintahan, melainkan pernyataan pribadi. "Kebetulan saya seorang Seskab. Saya sebagai manusia politik punya hak juga untuk menilai," ujarnya.

Dipo menuding gerakan moral tersebut bermuatan politis. Hal ini tercermin dari kesimpulan deklarasi yang menyatakan Presiden telah melanggar konstitusi. "Itu saya melihat arahnya sudah politik, karena kalau sudah dianggap melanggar konstitusi, itu layak di-impeach," katanya.

Wacana bahwa Presiden melakukan kebohongan, menurut Dipo, semakin melebar. Saat ini, kata dia, ada Badan Serikat Pekerja Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Pembohongan Publik, yang merangkul mahasiswa. Ada pula pendirian rumah-rumah pengaduan kebohongan.

Dipo khawatir ada pihak-pihak yang menunggangi gerakan moral pemuka agama, namun tidak dapat memastikannya. "Pada dasarnya, pemerintah sama sekali tak alergi mendapat kritikan. Ini negara demokrasi. Kita tidak takut karena sembilan poin kebohongannya adalah suatu yang debatable," ungkapnya.

Presiden, kata Dipo, mengakui ada sejumlah program yang belum tercapai 100 persen. Namun, hal ini tak bisa serta-merta dikatakan melanggar konstitusi.

Terkait tudingan ini, Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Romo A Benny Susetyo, menyatakan, perjuangannya dan beberapa pemuka agama adalah perjuangan yang berdasarkan hati nurani. Romo Benny merupakan salah satu tokoh deklarator gerakan moral tersebut.

Menurut Romo Benny, kegiatan yang berdasarkan hati nurani berbeda dengan kegiatan politik kekuasaan. Hati nurani, katanya, selalu membimbing seseorang untuk memperjuangkan yang tertindas dan tidak menempatkan kekuasaan sebagai hal utama. Sedangkan politik selalu berorientasi pada kekuasaan. "Saya tidak ingin jadi menteri atau jadi apa-apa, saya ini pastor," katanya, seperti dilansir Antara.

Ia menegaskan, gereja Katolik memberi batasan tegas bahwa seorang pastor tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik yang berorientasi kekuasaan. Imam atau pastor memiliki tiga tugas utama, yaitu tugas menguduskan dunia, tugas kenabian melalui pewartaan keadilan, dan tugas gembala dengan melindungi sesama terutama yang lemah.

Sementara itu, anggota Presidium KWI, Mgr PC Mandagi, menyatakan, KWI mendukung sepenuhnya upaya tokoh lintas agama yang memperjuangkan keadilan bagi rakyat Indonesia. "KWI mendukung sepenuhnya. Kalau kita tidak bersuara, maka itu bukan KWI," katanya.

Perjuangan tokoh-tokoh lintas agama, menurut Pastor Mandagi, adalah perjuangan moral. Perjuangan itu merupakan upaya para tokoh agama untuk mengingatkan pemerintah bahwa ada sesuatu yang salah. Dia menegaskan, tokoh lintas agama hendak mengingatkan bahwa seharusnya pemerintah bekerja keras dalam menyejahterakan dan menyatukan rakyat. "Seharusnya pemerintah bersyukur ada tokoh agama yang mau mengingatkan," ujarnya.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, pernyataan Dipo Alam merupakan pengalihan isu dari apa yang telah dinyatakan para tokoh lintas agama. "Saya tidak punya waktu melayani tuduhan seperti itu karena bersifat mengalihkan perhatian orang," katanya.

Disadur dari : http://nasional.kompas.com/Penulis: Hindra Liu | Editor: Nasru Alam Aziz, Kamis, 17 Februari 2011 | 16:21 WIB

Read More

Berbagi Berita : Dipo Alam: yang Menghambat, Saya Libas!

Dipo Alam: yang Menghambat, Saya Libas!

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengancam akan melibas para pejabat dan direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang menghambat percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia sesuai yang digariskan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dipo mengatakan, dirinya termasuk penilai akhir pengangkatan eselon satu ataupun direksi BUMN.

"Kalau menghambat pembangunan yang sudah jelas arah-arahnya, termasuk direksi BUMN, itu urusan saya. Gampang," kata Dipo kepada para wartawan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (21/2/2011).

"Bila ada eselon dua, eselon satu yang menghambat, itu urusan saya. Saya libas. Jika eselon dua yang menghambat, saya tegur eselon satunya, dirjennya. Kalau dia pensiun, tidak akan saya perpanjang. Saya panggil ke kantor saya. Kalau dia tidak berubah, kita libas. Jadi, jelas garis politiknya," papar Dipo.

Diberitakan sebelumnya, ketika membuka rapat kerja pemerintah dan BUMN, Presiden mengatakan ada beberapa pejabat daerah yang menghambat percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Indonesia. Dipo sendiri belakangan gencar memberikan pernyataan kepada publik. Terakhir, ketika wacana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kebohongan digulirkan oleh pemuka agama, mantan aktivis ini menyebut pemuka agama sebagai burung gagak pemakan bangkai berbulu merpati putih.

Disadur dari : http://nasional.kompas.com/Penulis: Hindra Liu | Editor: Latief, Senin, 21 Februari 2011 | 18:58 WIB

Read More

Berbagi Berita : Alasan Mengapa Dipo Peringatkan Media

Alasan Mengapa Dipo Peringatkan Media

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan, citra negatif pemerintah yang dibentuk sejumlah media adalah hal yang membuat Dipo tergerak untuk mengkritik sejumlah media dengan mengancam akan memboikotnya. Menurut Dipo, sejumlah media yang menjelek-jelekkan pemerintah berhasil membentuk persepsi buruk, baik di dalam maupun luar negeri. Sejumlah media membentuk persepsi bahwa Indonesia kini tengah menuju kondisi kaos.

"Pesan yang dibuat media dengan menjelek-jelekkan pemerintahan SBY relatif tendensius bahkan terus-menerus," kata Dipo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2011).

Dipo menjelaskan, sejumlah duta besar negara sahabat dan asosiasi perusahaan asing yang bertamu ke Indonesia menyampaikan bahwa sejumlah investor asing dan calon investor berpersepsi bahwa Indonesia sarat tindak kekerasan. Mereka juga berpersepsi bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan dimakzulkan dalam waktu dekat.

"Saya menerima dubes negara sahabat yang menanyakan situasi dan kondisi politik terakhir, termasuk asosiasi perusahaan asing yang bertamu ke Indonesia. Dia ditanya para investor dan calon investor yang menyaksikan (berita), menanyakan kekerasan dan upaya impeachment dalam waktu dekat," paparnya.

Dia mengakui, persepsi buruk yang dibentuk media tersebut berdampak besar terhadap pemerintahan. Persepsi yang dibentuk dapat menjatuhkan seorang presiden. "Politik adalah persepsi. Presiden Gus Dur yang saya cintai, beliau di-impeach karena mengabaikan persepsi yang diberitakan media. Dan saya sangat menyayangkan itu, dan saya tidak mau lagi ada impeach-impeach. Ini adalah kabinet presidensial bukan parlementer," ucapnya.

Terkait ancamannya terhadap sejumlah media, Dipo menegaskan bahwa dia hanya menyasar tiga media yang dianggap menjelek-jelekkan pemerintah, bukan media-media yang mengkritik pemerintah. "Saya mencontohkan ada dua TV yang menayangkan demo yang kelompoknya kecil ketika Presiden dan rombongan datang ke NTT. Berita dan demo itu berulang menyebutkan, kedatangan SBY ditolak masyarakat NTT, padahal kami yang ikut dalam rombongan menyaksikan masyarakat NTT menerima dan mengelu-elukan Presiden sejak di bandara," ungkap Dipo.

Hari ini Dipo Alam menghadiri panggilan Komisi II DPR. Dia menjelaskan perihal ancamannya terhadap sejumlah media dan pernyataannya yang menyebut tokoh lintas agama sebagai burung gagak hitam berbulu merpati putih.

Disadur dari : http://nasional.kompas.com/Penulis: Icha Rastika | Editor: Tri WahonoRabu, 23 Februari 2011 | 19:06 WIB

Read More