Berbagi Berita :PDIP Tegaskan Tolak Pembubaran Ahmadiyah

PDIP Tegaskan Tolak Pembubaran Ahmadiyah

Suara-suara sumbang ormas anarkis dan segelintir fraksi yang menyerukan pembubaran Ahmadiyah bakal mendapat perlawanan. Utamanya suara Front Pembela Islam dan Fraksi PPP yang kembali mendesakkan hal itu.

“Negara tidak bisa menghakimi akidah. Fraksi PDI Perjuangan akan menegaskan sikap penolakan terhadap pembubaran Ahmadiyah,” kata kader PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari kepada Jurnalparlemen.com, Jumat (11/3) malam.

Sejauh pantauan Eva yang juga Ketua Kaukus Parlemen Pancasila ini, suara di Komisi VIII DPR RI tidak bulat. Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PKB menolak pembubaran. “Ya, karena Ahmadiyah tidak pernah melakukan kekerasan,” tandas Eva.

Menurutnya, langkah terbaik adalah dilakukannya dialog dan pembinaan. Mengenai masalah umat biarlah diselesaikan umat tersebut.

Berdasarkan evaluasi yang disampaikan Jaksa Agung Basrief Arief dan Jamintel mengenai pelaksanaan SKB, permasalahan justru ditemukan di level aparat: kurang sosialisasi, Depag tidak pernah memberikan pembinaan, pihak sipil juga menyerang melawan hukum dan isi SKB.

“Sebaiknya kembali ke isi SKB, dan berpegang pada cantolan konstitusi Pasal 29 UUD 1945. Negara netral dan memfasilitasi dialog-dialog tersebut,” pungkas Eva
(Jurnalparlemen.com,12 Maret 2011)

Read More

Berbagi Informasi : Perda Anti-Ahmadiyah Langgar Konstitusi

Perda Anti-Ahmadiyah Langgar Konstitusi

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra menilai peraturan-peraturan daerah yang melarang Ahmadiyah bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

“Perda-perda itu inkonstitusional karena tidak sesuai UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta berserikat dan berkumpul,” kata Azra usai memberi ceramah pada Seminar Internasional bertajuk Islam, Peace, and Justice di Jakarta hari ini.

Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri memeriksa dan mencermati kembali perda pelarangan Ahmadiyah yang diberlakukan di berbagai daerah di Indonesia. Kemendagri punya wewenang mencabut perda yang bertentangan dengan aturan lebih tinggi. Sudah banyak perda yang dibatalkan, tapi berkaitan dengan agama dibiarkan begitu saja,” ucap Azyumardi.

Azyumardi khawatir pemberlakuan perda semacam itu akan menimbulkan potensi kriminalisasi terhadap Ahmadiyah. Apalagi, perda itu dirancang berdasarkan Surat Keputusan Bersama tiga menteri yang menurut Azyumardi tidak kuat dasar hukumnya. “SKB itu tidak punya kekuatan hukum kuat karena tidak diatur dalam tata perundang-undangan Indonesia,” tutur Azyumardi.

Pasca kerusuhan atas nama agama di Cikeusik yang menewaskan tiga penganut Ahmadiyah, Perda anti-Ahmadiyah muncul di berbagai daerah, seperti Pandeglang, Samarinda, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat.ANANDA BADUDU (Tempointeraktif.com)

Read More

Berbagi Informasi : Hasyim Muzadi: Bubarkan Ahmadiyah dan Bukan FPI

Hasyim Muzadi: Bubarkan Ahmadiyah dan Bukan FPI

Surabaya (ANTARA) - Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi meminta pemerintah membubarkan Jamaah Ahmadiyah, bukan justru membubarkan Front Pembela Islam.

"Ahmadiyah sudah semakin meresahkan masyarakat, karena ajarannya sangat menyimpang dari Islam, seperti mengakui dua nabi terakhir, yakni Muhammad SAW dan Mirza Ghulam Ahmad," katanya di Surabaya, Selasa.

Ia mengatakan hal itu di sela seminar memperingati Hari Lahir (Harlah) ke-88 NU yang menampilkan Anas Urbaningrum (Demokrat), Aburizal Bakrie (Golkar), KH Noer Iskandar SQ (PPP), Habib Rizieq (FPI), dan Ja`far Umar Thalib (Laskar Aswaja).

Menurut mantan Ketua Umum PBNU itu, Ahmadiyah juga "mengacak-acak" ayat-ayat Al Quran, sehingga jika dibiarkan akan justru terjadi kerawanan sosial.

"Jika pemerintah membubarkan FPI, saya tidak setuju, karena Ahmadiyah dan FPI itu sangat berbeda. Jika ada yang salah, yang ditangkap adalah anggotanya, bukan membubarkan FPI," katanya.

Secara terpisah, Ketua Umum FPI Habib Rizieq ketika dikonfirmasi ANTARA tentang rencana pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melakukan tindak kekerasan, menegaskan tidak ada FPI dalam kerusuhan di Cikeusik, Pandeglang, Banten.

"Ormas apa yang mau dibubarkan, di Cikeusik saat itu (saat kerusuhan) tidak ada ormas," katanya sambil memasuki mobilnya dengan iringan lantunan rebana dari para pendukungnya.

Senada dengan itu, mantan petinggi Laskar Jihad ustadz Ja`far Umar Thalib ketika dikonfirmasi ANTARA di sela seminar tersebut meminta pemerintah untuk tidak membubarkan FPI, tetapi justru membubarkan Ahmadiyah.

"Ahmadiyah itu sumber masalah, karena itu harus dibubarkan. Kalau dibubarkan sekarang, ongkos sosial dan politik akan lebuh murah daripada menunggu bara api yang ke depan akan lebih mahal ongkos politiknya," katanya.

Sementara itu, kata dia, FPI adalah ormas dan bukan aliran sesat seperti Ahmadiyah.

Oleh karena itu, menurut dia, ormas tersebut jangan dibubarkan, tapi justru dijadikan "partner" untuk dibina guna kepentingan pemerintah dan masyarakat.

"Saya memberi apresiasi kepada Mendagri yang mengundang FPI, FUI, dan MUI. Saya yakin kalau pemerintah mampu membina ormas, maka tidak akan ada ormas yang meresahkan, sebab ormas itu merupakan wadah penyaluran yang patut dibina," katanya.

Tentang Ahmadiyah, ia menilai pemerintah sebenarnya telah membina sebagai aliran keagamaan melalui SKB Mendagri, Menag, dan Jaksa Agung.

"Kalau masih menimbulkan masalah, ya dibubarkan saja, karena pembinaan sudah dilakukan pemerintah dengan SKB itu. Jangan sampai menunggu masyarakat yang tidak sabar untuk membubarkan," katanya.

Dalam seminar bertajuk "NKRI, Aswaja, dan Masa Depan Islam Nusantara" dengan pembicara utama KH Hasyim Muzadi itu terlihat Ketua Umum Parta Demokrat Anas Urbaningrum dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sama-sama menilai bahwa NU merupakan pilar bangsa, perekat persatuan kemajemukan, dan penjaga NKRI.

Antara - Rabu, 23 Februari
Disadur dari : http://id.news.yahoo.com/

Read More

Berbagi Berita : Pemkab Lebak Akan Terbitkan Perda Larangan Ahmadiyah

Pemkab Lebak Akan Terbitkan Perda Larangan Ahmadiyah

Lebak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lebak akan menerbitkan peraturan daerah tentang larangan ajaran Ahmadiyah karena meresahkan masyarakat.

"Kami dalam waktu dekat ini sudah memiliki peraturan daerah (Perda) tentang larangan Ahamdiyah," kata Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya di Rangkasbitung, Rabu.

Ia mengatakan, pihaknya melarang ajaran Ahmadiyah beredar di Kabupaten Lebak, selain menyesatkan juga mengundang keresahan di tengah masyarakat.

Bentrokan di Kampung Pendeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang merupakan bukti kuat bahwa masyarakat menolak kehadiran Ahmadiyah.

Ajaran Ahmadiyah menyimpang dari agama Islam, karena mengaku ada Nabi, setelah Nabi Muhammad SAW.

Karena itu, seluruh aliran sesat di Kabupaten Lebak dilarang berkembang, apalagi ajarannya bertentangan dengan syariat Islam dan meresahkan masyarakat.

"Dengan adanya perda tentang larangan Ahmadiyah tentu bisa menciptakan kedamaian," katanya.

Menyinggung harmonisasi antara ulama dan umaro (pemerintah), kata Mulyadi, harus terjalin dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Apabila pemerintah daerah melaksanakan pembangunan pendidikan, ekonomi, infrastruktur dan sosial budaya, maka para ulama meningkatkan akhlak umat.

"Saya kira ulama dan umaro harus selaras dan sejalan untuk meningkatkan kesejahteraan umat," katanya.

Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak, KH Satibi Hambali mengatakan, perkembangan agama Islam kini meningkat karena terbukti dengan adanya perda wajib diniyah dan perda zakat.

Karena itu, pihaknya mendukung jika Pemkab Lebak menerbitkan Peraturan Bupati tentang larangan Ahmadiyah.

"Saya setuju Ahmadiyah di Kabupaten Lebak dibubarkan karena sesat dan menyesatkan. Selain itu juga memiliki nabi sendiri serta kitab sendiri," katanya.

Antara
Disadur dari : http://id.news.yahoo.com/24 Februari 2011

Read More