Koeksistensi damai suatu keniscayaan, kata Din

Koeksistensi damai suatu keniscayaan, kata Din

Din Syamsuddin

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menegaskan bahwa koeksistensi damai adalah keniscayaan bagi masyarakat dunia yang multikultural dan multireligius. Tanpa itu dunia akan dipenuhi konflik.

“Peradaban dunia menghadapi tantangan serius dengan menggejalanya berbagai bentuk kerusakan akumulatif seperti kemiskinan, kebodohan, ketakadilan, hingga kerusakan lingkungan hidup, dan tsunami kebudayaan,” kata Din pada Konferensi Perdamaian Dunia di Munich, Jerman Senin (12/9), yang diprakarsai Komunitas Sant’Egidio.

Konferensi itu dihadiri oleh 500 tokoh lintas agama dari berbagai negara, dan mengusung tema Bound To Live Together.

Din menjadi salah seorang pembicara bersama Menlu Italia Franco Frattini, dan Sekjen CDU (Christian Democratic Union) Jerman Herman Grohe, demikian siaran pers yang diterima cathnewsindonesia.com dari sekretariat PP Muhammadiyah, 14 September.

“Memang ada faktor-faktor non agama yang mendorong konflik seperti ekonomi, politik. Namun konflik, intoleransi, dan eksklusifisme juga berpangkal pada pemahaman agama yang salah,’kata Din, yang juga Presiden Asian Conference of Religions for Peace (ACRP) dan Wakil Presiden World Conference of Religions for Peace (WCRP).

Dalam masyarakat plural, kata Din, dituntut kesediaan hidup berdampingan secara damai. Islam mengajarkan taaruf yaitu saling memahami, saling menghargai, dan saling menghormati. Maka, menurutnya, perlu dikembangkan pemahaman yang benar yang menekankan kasih sayang dan kesadaran tentang One humanity, One destiny dan One responsibility.

Di akhir ceramahnya, Din menjelaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai nilai-nilai perekat Indonesia yang majemuk yang dapat jadi model bagi koeksistensi damai di dunia.

Din menegaskan dasar koeksistensi lain, penghargaan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai universal, yang kesemuanya harus mendorong sikap-sikap positif dan konstruktif untuk membangun dunia dan peradaban yang baik.

Disadur dari : www.cathnewsindonesia.comTanggal publikasi: 15 September 2011

Read More

Berbagi Berita : NU prihatin atas kasus Taman Yasmin

NU prihatin atas kasus Taman Yasmin

Nahdlatul Ulama (NU) turut menyampaikan keprihatinan atas tingkat intoleransi yang diperlihatkan melalui pelarangan beribadat bagi jemaat GKI Taman Yasmin di Bogor, Jawa Barat.

“NU prihatin dengan sikap intolenrasi terutama dari kelompok radikal. NU menentang kelompok-kelompok yang menyebarkan kebencian,” kata Imanuddin Rahmat, wakil sekretaris PBNU di Jakarta.

Imanuddin turut serta dalam konferensi pers kemarin bersama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) untuk mengecam tindakan yang dilakukan polisi dan pemda Bogor terhadap GKI Taman Yasmin.

“Kami meminta cendikiwan NU setempat untuk berdialog dengan kelompok-kelompok minoritas termasuk GKI Yasmin,” kata Imanuddin.

Dilaporkan Mahkmah Agung telah memenangkan GKI Taman Yasmin atas sengketa pembangunan gereja pada pertengahan Januari lalu. Namun hingga kini polisi dan Pemda Bogor tidak mengindahkan keputusan tersebut.

Untuk itu GKI mendesak pemerintah Bogor untuk mencabut larangan beribadah maupun pembangunan gereja Taman Yasmin.

“PGI mengecam keras tindakan pemerintah setempat yang membekukan ijin pembangunan gereja,” kata Pendeta Jeiry Sumampauw, dalam pernyataan pers di Jakarta.

Ia juga mengeritik walikota Bogor yang tidak memenuhi janjinya untuk mematuhi keputusan MA dan membuka gembok gereja.

Fatmawati, pengacara GKI Taman Yasmin, mengatakan masalah yang terjadi saat ini “bukan semata-mata masalah GKI Yasmin, tapi masalah nasional.”

Ia juga menyebutkan sejak tahun 2008 jemaat Taman Yasmin telah 24 kali mengadakan kebaktian di pinggir jalan. “Kami tidak akan pindah dan terus membangun gereja kami karena ijinnya resmi,” katanya.

Pendeta Gomar Gultom, sekjen PGI, juga turut mengingatkan agar berhati-hati terhadap tawaran relokasi.
Disadur dari : http://www.cathnewsindonesia.com/

Read More

Berbagi Informasi : Kekerasan terjadi karena kesalahan pemerintah

Kekerasan terjadi karena kesalahan pemerintah

Perwakilan Bimas Katolik mendengarkan pembicaraan tentang hubungan antaragama di Indonesia

Persoalan kerukunan umat beragama tidak ada masalah di Indonesia. Yang menjadi masalah adalah pemerintah yang membiarkan kekerasan terus menerus terjadi.

“Hukum yang tidak punya wibawa memberikan ruang bagi terjadinya tindak kekerasan. Jadi masalahnya bukan persoalan kerukunan, tapi pada kekerasan yang terus dibiarkan terjadi,” kata Romo Antonius Benny Susetyo, Sekretaris Eksekutif Komisi HAK Konferensi Waligereja Indonesia di Surabaya kemarin.

Karena itu pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan. Namun apa yang terjadi, pemerintah justru diam dan tidak melakukan apa-apa. Akibatnya, banyak orang tidak bersalah menjadi korban, tandas Romo Benny.

Hal itu ia sampaikan pada saat memberikan ceramah tentang hubungan antaragama di hadapan lebih dari 50 perwakilan dari Dirjen Bimas Katolik bagik dari tingkat daerah maupun nasional.

“Hubungan antaragama di Indonesia tidak seburuk yang dicitrakan. Ada masalah, tapi itu adalah pelaku nyata tindak kekerasan, lanjutnya.

Ia kemudian menyebutkan bahwa akar dari kekerasan adalah intoleransi pasif dan aktif. “Intolerans aktif lebih berbahaya,” katanya. Pembiaran terhadap intoleransi aktif ini menyebabkan terus terjadi kekerasan. Puritanisme juga menyebabkan terciptanya terorisme jika tidak ditangani secara serius.

Untuk meningkatkan hubungan antar agama yang harmonis di Indonesia maka Romo Benny mengajak peserta (Bimas Katolik) untuk bekerja sama dengan keuskupan-keuskupan, komisi HAK keuskupan dan para imam. “Kalau ini dilakukan dengan baik maka kekerasan bisa dicegah,” lanjutnya.

Sumber: Government ‘to blame’ for violence
Disadur dari : http://www.cathnewsindonesia.com/2011Tanggal publikasi: 3 Maret 2011

Read More

Berbagi Informasi : Polres Cianjur Terapkan Tembak di Tempat Untuk Pelaku Kerusuhan SARA

Polres Cianjur Terapkan Tembak di Tempat Untuk Pelaku Kerusuhan SARA

(Cianjur 20/2/2011)Polres Cianjur Jawa Barat akan menerapkan tindakan tegas, tembak di tempat, bagi pelaku kerusuhan serta konflik yang bernuansa suku, agama dan ras (SARA).

Instruksi tersebut akan diberlakukan bagi para perusuh yang akan merusak suasana kondusif antarumat beragama di wilayah hukum Polres Cianjur.

Kapolres Cianjur, AKBP Djoko Hariutomo, menyatakan, pihaknya tidak akan segan-segan menembak pelaku tindak kekerasan yang dilakukan terhadap kelompok keagamaan. "Sesuai dengan instruksi Kapolri, kami akan menerapkan hal tersebut di Cianjur. Namun berdasarkan prosedur tetap," jelasnya.

Djoko menerangkan, itu dilakukan sebagai upaya melindungi warga Cianjur, tanpa memandang latar belakang aqidah maupun kelompoknya, termasuk kelompok Ahmadiyah.

Keberadaan kelompok Ahmadiyah di Cianjur, tersebar di 13 wilayah kecamatan yang terpusat di Kecamatan Campaka dan Campakamulya, dengan jumlah jamaah 650 orang.

Dia menambahkan, sebagai aparat penegak hukum, pihaknya tidak bisa menghakimi, apakah satu kelompok melanggar akidah atau tidak. Pasalnya, menurut dia, persoalan aqidah atau keyakinan merupakan urusan ulama, pendeta, atau pastor.(suaramerdeka)

Disadur dari : http://www.mirifica.net/24 Februari 2011 13:09

Read More

Warga Kupang dihimbau tidak tersulut isu SARA

Warga Kupang dihimbau tidak tersulut isu SARA

Pesan pendek atau short message service (SMS) yang bernuansa suku, agama, ras dan golongan (SARA) meresahkan warga kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Karena itu pihak kepolisian meminta warga agar tidak mudah terprovokasi. Selain melalui SMS, pesan provokatif juga disampaikan melalui tulisan di tembok. “Pesan SARA juga terpampang di beberapa bangunan tembok yang tertulis seruan yang provokatif,” kata Kepala Kesbangpolinmas NTT Sisilia Sona seperti diberitakan Tempointerkatif, 22 Februari.

Selain itu, telah beredar isu bahwa pada tanggal 25-27 Februari 2011 akan dilaksanakan “Perkabungan Kupang”. Hal itu dilakukan terkait aksi pembakaran gereja di Temanggung, Jawa Tengah. Sebagai antisipasi, Kepolisian Daerah NTT akan mengerahkan kekuatan penuh (all out) agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. “Saya sudah perintahkan seluruh jajaran Polda NTT untuk selalu siaga,” Kepala Polda NTT Brigadir Jenderal Yory Yance Worang.

Bahkan, menurut dia, pihaknya telah menempatkan sejumlah anggota polisi di tempat-tempat ibadah di Kupang guna mengantisipasi masuknya penyusup, yang punya agenda memecah belah persatuan antaragama di wilayah itu. “Kita khawatirkan ada penyusup, sehingga saya minta agar aksi unjuk rasa mahasiswa dipagari dengan tali sehingga tidak ada penyusup,” katanya.

Yory meminta agar warga kota Kupang tidak terprovokasi, dan tetap menjaga kedamaian dan kerukunan antar umat beragama.
“Hindarilah isu-isu yang menyesatkan dan menjaga agar tidak terprovokasi dengan isu tersebut,” katanya.

Disadur dari : http://www.cathnewsindonesia.com/Tanggal publikasi: 22 Februari 2011

Read More

Pesan Pendek SARA Marak, Polisi Jaga Tempat Ibadah

Pesan Pendek SARA Marak, Polisi Jaga Tempat Ibadah

TEMPO Interaktif, Kupang - Pesan pendek (Short Message service) yang bernuansa Suku, Agama, Ras dan Golongan (SARA) marak di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kepala Kesbangpolinmas NTT Sisilia Sona mengatakan pesan pendek yang bernuansa SARA cukup meresahkan masyarakat di wilayah itu yang menimbulkan rasa saling curiga di kalangan masyarakat. "Pesan SARA juga terpampang di beberapa bangunan tembok yang tertulis seruan yang provokatif," katanya saat memimpin pertemuan dengan para tokoh agama di Kupang, Selasa (22/2).

Selain itu, telah beredar isu bahwa pada tanggal 25-27 Februari 2011 akan dilaksanakan "Perkabungan Kupang". Hal itu dilakukan terkait aksi pembakaran gereja di Temanggung, Jawa Tengah.

Menanggapi maraknya pesan pendek bernuansa SARA tersebut, Kepala Polda NTT Brigadir Jenderal Yory Yance Worang mengatakan pihaknya siap 'all out' untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang berbau SARA di NTT. "Saya sudah perintahkan seluruh jajaran Polda NTT untuk selalu siaga," katanya.

Bahkan, menurut dia, pihaknya telah menempatkan sejumlah anggota polisi di tempat-tempat ibadah di Kupang guna mengantisipasi pesan pendek yang menyebar di masyarakat. "Kita sudah antisipasi dengan waspada menjaga tempat-tempat ibadah di Kupang," katanya.

Dia mengatakan, 'Perkabungan Kupang' yang diisukan di gelar pada 25-27 Februari perlu diantisipasi sejak dini. Sebab, dikhawatirkan ada penyusup yang memanfaatkan aksi unjuk rasa mahasiswa untuk memecah belah persatuan antaragama di daerah ini.
"Kita khawatirkan ada penyusup, sehingga saya minta agar aksi unjuk rasa mahasiswa dipagari dengan tali sehingga tidak ada penyusup," katanya.

Yory meminta agar masyarakat di Kupang tidak terprovokasi dengan pesan pendek yang berbau SARA, dan tetap menjaga kedamaian dan kerukunan antar umat beragama di daerah ini. "Hindarilah isu-isu yang menyesatkan dan menjaga agar tidak terprovokasi dengan isu tersebut," katanya.

YOHANES SEO
Disadur dari : TEMPO/Ken Arini Y, Selasa, 22 Februari 2011 | 10:44 WIB

Read More