Berbagi berita: Moderasi Islam dinilai bisa redakan konflik

Moderasi Islam dinilai bisa redakan konflik

Saat ini ada kecenderungan sebagian umat Islam menggunakan kekerasan. Kecenderungan itu bukan hanya diterapkan kepada umat Islam, tetapi juga umat lainnya. Oleh karena itu, Indonesia harus bisa kembali pada nilai-nilai Pancasila yang telah menjadi ideologi negara. 

“Saya ajak orang-orang yang berlabel Islam, tapi nyatanya melakukan tindakan kekerasan, untuk kembali lagi kepada ajaran Islam, yang menghormati agama lain,” kata Duta Besar Mesir untuk Indonesia Ahmed El Kewaisny, di sela-sela Multaqa Nasional II dan Seminar Internasional tentang Moderasi Islam, belum lama ini seperti dilansir sinarharapan.com. Seminar ini diadakan oleh alumni Universitas Al Azhar, Kairo. 

 Menurut Menteri Agama Suryadharma Ali, Indonesia sebenarnya bisa menunjukkan kerukunan agama yang bagus. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan MTQ di Kota Ambon dan Pesprawi di Sulawesi Tenggara (Sulteng). MTQ di Ambon sangat didukung kalangan nonmuslim. Begitu juga sebaliknya, Pesprawi mendapatkan dukungan dari muslim. Hampir 90 persen panitia Pesprawi adalah muslim. “Cuma kita sering dikapitalisasi oleh hal-hal kecil,” katanya. Meski demikian, ia mengakui, saat ini dakwah tidak memperhatikan kondisi sosial dan budaya, sehingga berujung pada kekerasan dan konflik. Padahal, tindakan seperti ini bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan agama masing-masing. 

 Dia menambahkan, ada dua tantangan besar Islam Indonesia. Tantangan itu adalah kecenderungan kelompok yang makin ekstrem, yang menganggap dirinya paling benar dan sering menyalahkan pihak lain. Di sisi lain, ada juga kecenderungan umat Islam yang makin longgar dan makin tunduk pada budaya barat, sehingga nilai-nilai Islam terkubur. “Dalam konteks inilah pentingnya pembahasan sekaligus pemahaman dan praktik moderasi Islam agar posisi umat Islam tetap berada di tengah atau moderat,” katanya. Sementara itu, alumnus Al Azhar Zainul Majdi menambahkan, umat Islam harus lebih banyak menerapkan konsep dan pemahaman Islam yang moderat. Ajaran itu tidak hanya menghargai aliran lain di dalam Islam, tetapi juga umat beragama lain. “Jadi, jika pemahaman Islam yang moderat atau lebih sering disebut moderasi Islam, gesekan maupun konflik tidak akan terjadi. Karena itu, konsep Islam yang moderat harus lebih kokoh menghujam di bumi Indonesia,” kata Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) itu. 

Menurutnya, kokohnya pemahaman moderasi Islam akan berimbas pada perilaku umat yang menjunjung tinggi perbedaan dan toleransi. Hasil penelitian alumni Al Azhar yang tersebar di seluruh Tanah Air, menemukan fakta, masalah terkait pemahaman dan implementasi Islam yang kurang moderat, menyebabkan munculnya benih-benih konflik. Karena itu, alumni Al Azhar menegaskan perlunya pemahaman dan implementasi lebih jauh mengenai moderasi Islam. Ditanya soal langkah untuk meredakan konflik bernuansa agama, dia berpendapat para ulama dan tokoh masyarakat supaya lebih sering menyuarakan pentingnya moderasi Islam dan mengeliminasi paham-paham kebebasan tanpa batas, klaim paling benar dan fitnah serta menyalahkan pihak lain. Pandangan yang sama disampaikan Wakil Mufti Besar Mesir, Prof Mohammad Anwar Salabi dan Wakil Rektor Universitas Al Azhar, Prof Hasan Awad. Mereka menegaskan moderasi Islam perlu lebih diterapkan di Indonesia, mengingat negara ini terdiri atas berbagai suku, agama, dan ras.

Disadur dari: indonesia.ucanews.com

Read More

Franz Magnis Suseno, Radikal dalam Iman, Toleran pada Sesama

Franz Magnis Suseno, Radikal dalam Iman, Toleran pada Sesama

(23/8/2011)Franz Magnis Suseno atau akrab disapa Romo Magnis sudah genap berusia 75 tahun pada Mei 2011 lalu. Sebagai rohaniawan Katolik dari Ordo Serikat Yesus (SJ), perjalanan hidupnya tidak lepas dari panggilan untuk berkarya untuk Allah dan sesama.

Dia tiba di Indonesia pada Januari 1961 setelah menjalani studi S2 filsafat di Hochschule fur Philosophie di Pullach, Jerman. Alasannya cukup sederhana. Dia merasa hidup dan ilmunya bisa lebih bermanfaat bagi gereja di Indonesia dibandingkan di Jerman.

"Saya tidak pernah berminat kembali ke Jerman. Saya mau tetap di sini, saya merasa bisa dan diterima, maka saya menjalankan semua seluk beluk birokrasi menjadi warga negara Indonesia (WNI) selama tujuh tahun dari tahun 1970 sampai tahun 1977 akhirnya resmi menjadi WNI. Tidak ada alasan khusus, mungkin, karena saya tidak bayar khusus. Tetapi, tidak apa-apa menunggu sedikit lama," kata Romo Magnis di awal pembicaraan dengan SP di kampus Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta, baru-baru ini.

Kurun waktu 50 tahun di Indonesia bukan masa yang pendek. Romo Magnis yang juga dikenal sebagai budayawan ini, sudah hidup di Indonesia di bawah kepemimpinan enam presiden sejak Presiden Soekarno berada di puncak kejayaan.

Dia menyadari betul kehidupan bangsa Indonesia yang plural atau bhinneka. Oleh karena itu, keakrabannya dengan sejumlah kiai, ulama, atau tokoh agama lain, dianggap bukan hal yang istimewa. Dia dekat dengan tokoh-tokoh intelektual Islam seperti almarhum Nurcholish Madjid atau Cak Nur dan mantan Presiden Abdurahman Wahid alias Gus Dur. Bahkan ia juga cukup dekat dengan tokoh yang dikenal sebagai garis keras Islam, Ahmad Sumargono.

Franz Magnis bersama sejumlah pendeta juga pernah berdialog di rumah Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq terkait izin mendirikan gereja. Pria yang lahir di desa Eckersdorf, Silesia, Jerman dengan nama Franz Graf von Magnis itu mengaku sebagai sosok yang radikal di dalam iman.

Namun, radikalisme yang ia anut tidak membuat dia memandang sinis agama lain. Menurutnya, radikalisme bisa berjalan beriringan dengan sikap terbuka, toleran, atau pluralis.

Sebab, radikalisme tidak berarti kekerasan namun kesediaan seseorang untuk secara penuh atau 100 persen menghayati dan menjalankan imannya.

Radikalisme, ujarnya, tidak sama-sama dengan fanatisme dan fundamentalisme. Seseorang yang fanatik menyingkirkan semua pertimbangan kemanusiaan dan ideologi di luar pikirannya.

Orang yang fanatik bisa menjadi teroris karena dia berjuang demi agamanya. Sedangkan, fundamentalisme adalah intepretasi tertentu terhadap iman.

Seorang fundamental mengira dia sudah mengerti agamanya.

Ciri khas fundamentalisme adalah penganutnya merasa sangat yakin telah sepenuhnya memiliki kebenaran, tidak ada keraguan, dan tidak perlu mempertanyakan imannya lagi.

Seorang fundamental menganggap tahu persis apa kehendak Allah, sehingga hermeneutika atau tafsiran adalah barang haram dan murtad.

Romo Magnis mengatakan, seluruh situasi pluralitas terkategori rawan konflik. Oleh karena itu, perlu terus menerus dibangun komunikasi demi mencairkan prasangka dan kecurigaan antaragama.

Dia mencontohkan, dalam hubungan pribadi sekali pun, seseorang tidak boleh membuat pembedaan. Misalnya apakah orang lain Islam moderal, liberal, garis keras, fundamental, dan lainnya.

Sebaliknya, seseorang harus berani berdialog untuk menghilangkan rasa was-was berlebihan dan menghapus stereotipe.

Dia mengatakan salah satu bahaya dalam hubungan beragama adalah saat kita melihat orang lain sebagai unsur dari kelompok dan bukan sebagai pribadi.

Dari situlah semua apriori dan prasangka masuk sehingga menghambat komunikasi.

Di sisi lain, dia menuturkan, seseorang juga harus memandang agama lain dari sudut pandang bagaimana orang-orang terbaik dari agama itu melihat agamanya.

Sebagai contoh, orang Kristiani harus melihat Islam dari sudut pandang tokoh-tokoh Islam yang sungguh-sungguh. Bukan dilihat dari segala kemiringan atau kejelekan agama Islam.

"Kita harus mampu menghargai yang berbeda, boleh saja kita punya kritik. Tidak perlu semua hal kita setujui karena dalam agama memang ada perbedaan yang fundamental. Kita terima saja," kata Frans Magnis yang ditahbiskan sebagai imam atau pastor di Yogyakarta tahun 1967 oleh kardinal pertama Indonesia, Justinus Darmojuwono.

Dia menjelaskan pluralisme di Indonesia mulai berkembang pada 1970 saat tumbuhnya keterbukaan intelektual di kalangan Islam.

Sebelumnya, pada era 1950 atau 1960, Islam santri tidak cukup direpresentasikan ke dalam kalangan intelektual. Namun hal itu berubah dengan munculnya sejumlah tokoh Islam yang mencolok antara lain Cak Nur dan Gus Dur.

Di kalangan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dialog pluralisme juga semakin berkembang dimana dia kerap diundang sebagai pembicara seminar.

Romo Magnis ditugaskan atasannya untuk mendirikan STF Driyarkara pada 1969. Di sela-sela tugas itu, pada 1971-1973, dia menempuh studi doktor Universitas Munchen dengan disertasi tentang Karl Marx.

Dia menulis sekitar 25 buku di bidang filsafat, etika, dan pandangan Jawa. Pada 2002, dia menerima gelar Doctor Honoris Causae dalam teologi dari Universitas Luzern di Swiss.

Salah satu bukunya, Menalar Tuhan, dipersembahkan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan dan ingin menjawab pertanyaan apakah masih masuk akal percaya kepada Tuhan.

Selain itu, buku itu juga ditulis bagi mereka yang tidak lagi percaya kepada Tuhan tetapi dalam garis kejujuran intelektual dan masih ingin mendalami pertanyaan tentang dasar-dasar rasionalitas kepercayaan akan Tuhan.

Terkait hal itu, Romo Magnis mengatakan dalam beragama sekalipun seseorang harus memakai nalar.

Sayangnya, pendidikan agama di Indonesia masih sekadar hapalan atau bersifat top-down. "Padahal, hanya dengan cara demikian (bernalar), kesumpekan dan pembatuan dalam agama pada hal-hal itu saja bisa dihindari," katanya. (SuaraPembaharuan)

Disadur dari : www.mirifica.net, tanggal Publikasi 24 Agustus 2011 10:36

Read More

Indonesia sebagai model toleransi agama diragukan

Indonesia sebagai model toleransi agama diragukan

Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid, mempertanyakan kelayakan Indonesia sebagai model pluralism agama. Pasalnya, akhir-akhir ini kekerasan berbau agama terus meningkat.

Pada 6 Februari saja terjadi kerusuhan yang menewaskan tiga jemaat Ahmadiyah di Cikeusik. Kemudian pada 8 Februari terjadi kerusuhan di Temanggung, di mana tiga gereja dirusak.

Menurut putri mantan presiden Gus Dur ini rentetan kekerasan tersebut berseberangan dengan karakter Indonesia yang dikenal rukun.

“Apakah Indonesia masih pantas dijadikan model pluralisme beragama?” kata Yenny dalam diskusi bertajuk “Ritus Kekerasan Berbasis Agama, Mengapa Terus Terjadi?” di Wahid Institute, Jakarta, Senin 28 Februari 2011, seperti dilansir Vivanews.

Yang terjadi belakangan, lanjut Yenny, justru adanya peningkatan kekerasan, bahkan pembunuhan atas nama agama.

Pada Desember tahun lalu, Wahid Institute melaporkan 63 kasus kekerasan berbau agama pada tahun 2010, naik dari 35 kasus pada tahun 2009.

“Bahkan ada ormas yang melakukan kekerasan 10 kali dalam sehari,” kata Yenny.

Disadur dari : http://www.cathnewsindonesia.com/Tanggal publikasi: 1 Maret 2011

Read More