Koeksistensi damai suatu keniscayaan, kata Din

Koeksistensi damai suatu keniscayaan, kata Din

Din Syamsuddin

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menegaskan bahwa koeksistensi damai adalah keniscayaan bagi masyarakat dunia yang multikultural dan multireligius. Tanpa itu dunia akan dipenuhi konflik.

“Peradaban dunia menghadapi tantangan serius dengan menggejalanya berbagai bentuk kerusakan akumulatif seperti kemiskinan, kebodohan, ketakadilan, hingga kerusakan lingkungan hidup, dan tsunami kebudayaan,” kata Din pada Konferensi Perdamaian Dunia di Munich, Jerman Senin (12/9), yang diprakarsai Komunitas Sant’Egidio.

Konferensi itu dihadiri oleh 500 tokoh lintas agama dari berbagai negara, dan mengusung tema Bound To Live Together.

Din menjadi salah seorang pembicara bersama Menlu Italia Franco Frattini, dan Sekjen CDU (Christian Democratic Union) Jerman Herman Grohe, demikian siaran pers yang diterima cathnewsindonesia.com dari sekretariat PP Muhammadiyah, 14 September.

“Memang ada faktor-faktor non agama yang mendorong konflik seperti ekonomi, politik. Namun konflik, intoleransi, dan eksklusifisme juga berpangkal pada pemahaman agama yang salah,’kata Din, yang juga Presiden Asian Conference of Religions for Peace (ACRP) dan Wakil Presiden World Conference of Religions for Peace (WCRP).

Dalam masyarakat plural, kata Din, dituntut kesediaan hidup berdampingan secara damai. Islam mengajarkan taaruf yaitu saling memahami, saling menghargai, dan saling menghormati. Maka, menurutnya, perlu dikembangkan pemahaman yang benar yang menekankan kasih sayang dan kesadaran tentang One humanity, One destiny dan One responsibility.

Di akhir ceramahnya, Din menjelaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai nilai-nilai perekat Indonesia yang majemuk yang dapat jadi model bagi koeksistensi damai di dunia.

Din menegaskan dasar koeksistensi lain, penghargaan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai universal, yang kesemuanya harus mendorong sikap-sikap positif dan konstruktif untuk membangun dunia dan peradaban yang baik.

Disadur dari : www.cathnewsindonesia.comTanggal publikasi: 15 September 2011

Read More

Berbagi Berita : Lembaga Dakwah puji kerukunan beragama di NTT

Lembaga Dakwah puji kerukunan beragama di NTT

Ketua Umum Lembaga Dakwah Islamiah Indonesia (LDII) KH Abdullah Syam memuji kerukunan hidup umat beragama di Nusa Tenggara Timur.

“Saya bangga dengan kerukunan di NTT. Kerukunan yang ada ini, harus tetap dipertahankan,” kata Abdullah Syam saat membuka Musyawarah Daerah LDII Nusa Tenggara Timur di Kupang, Selasa lalu.

Ia juga berharap agar lembaga yang dipimpinnya menjadi pilar terjaganya kerukunan beragama di NTT.

Abdullah Syam mengatakan kerukunan umat beragama di NTT perlu ditiru oleh daerah-daerah lain di Indonesia.

“Di NTT, umat Katolik dan Protestan, menyumbangkan dana untuk membangun mesjid. Ini bukti kerukunan umat beragama yang luar biasa,” katanya seperti dikutip ucanews.com.

Sementara itu Sisilia Sona, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat yang mewakili gubernur NTT mengatakan, LDII terus berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia NTT baik melalui pendidikan keagamaan dan pendidikan pada umumnya melalui pembinaan anak, remaja dan generasi muda.

“LDII juga terus berperan secara aktif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat guna mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan di daerah ini,” kata Sisilia.

Disadur dari : www.cathnewsindonesia.com: Tanggal publikasi: 15 April 2011

Read More

Berbagi Berita :PDIP Tegaskan Tolak Pembubaran Ahmadiyah

PDIP Tegaskan Tolak Pembubaran Ahmadiyah

Suara-suara sumbang ormas anarkis dan segelintir fraksi yang menyerukan pembubaran Ahmadiyah bakal mendapat perlawanan. Utamanya suara Front Pembela Islam dan Fraksi PPP yang kembali mendesakkan hal itu.

“Negara tidak bisa menghakimi akidah. Fraksi PDI Perjuangan akan menegaskan sikap penolakan terhadap pembubaran Ahmadiyah,” kata kader PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari kepada Jurnalparlemen.com, Jumat (11/3) malam.

Sejauh pantauan Eva yang juga Ketua Kaukus Parlemen Pancasila ini, suara di Komisi VIII DPR RI tidak bulat. Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PKB menolak pembubaran. “Ya, karena Ahmadiyah tidak pernah melakukan kekerasan,” tandas Eva.

Menurutnya, langkah terbaik adalah dilakukannya dialog dan pembinaan. Mengenai masalah umat biarlah diselesaikan umat tersebut.

Berdasarkan evaluasi yang disampaikan Jaksa Agung Basrief Arief dan Jamintel mengenai pelaksanaan SKB, permasalahan justru ditemukan di level aparat: kurang sosialisasi, Depag tidak pernah memberikan pembinaan, pihak sipil juga menyerang melawan hukum dan isi SKB.

“Sebaiknya kembali ke isi SKB, dan berpegang pada cantolan konstitusi Pasal 29 UUD 1945. Negara netral dan memfasilitasi dialog-dialog tersebut,” pungkas Eva
(Jurnalparlemen.com,12 Maret 2011)

Read More

Berbagi Informasi : Kronologi Pemblokiran Gereja di Bogor

Kronologi Pemblokiran Gereja di Bogor

Tak hanya Pemkot Bogor yang melakukan diskriminasi atas umat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin. Aparat kepolisian juga dituding turut ambil bagian dalam aksi intoleransi tersebut.

Kejadian pemblokiran dan pelarangan ibadah dilakukan pada 12 dan 13 Maret lalu oleh Kepolisian yang seharusnya menegakkan hukum. Padahal, umat GKI Taman Yasmin sudah resmi mendapat hak IMB berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA).

Menanggapi berbagai bentuk sikap diskriminasi yang juga dilakukan pihak kepolisian ini, salah satu pendeta GKI, Albertus Patty menyatakan keprihatinannya yang mendalam. Menurutnya, GKI merupakan kelompok yang seharusnya dilindungi dari penindasan. Namun, baik pemerintah daerah maupun kepolisian justru kalah oleh tekanan dari pihak-pihak tertentu.

“Kita mulai kehilangan fondasi hukum, dengan Pemkot yang tidak mengindahkan putusan MA. Selain itu, kita juga kehilangan rasionalisme, semua diselesaikan dengan kekerasan dan tidak manusiawi. Kami menuntut Presiden SBY untuk dapat tegas penegakan hukum atas masalah ini,” ungkap Pendeta Albertus Patty di kantor PGI, Senin (14/3/2011).

Ia bersama segenap jemaat GKI berharap pemerintah adil dalam menjalankan keputusan MA tersebut. Terutama Pemerintah pusat agar mengkoreksi kinerja pemerintah daerah yang tidak patuh hukum.

Berikut kronologi pemblokiran gereja menurut versi GKI Yasmin.

12 Maret 2011 19.00 -21.00 WIB : Terjadi pertemuan antara perwakilan GKI dan petinggi dari Polda Jabar. Polda Jabar menyatakan secara tegas akan menjamin dan menindak tegas pihak manapun yang melakukan penggembokan GKI Yasmin. Oleh karena itu, GKI diminta untuk tidak mengambil langkah sendiri terhadap pihak-pihak yang melawan hukum.

Pukul 23.00 WIB : Satpol PP dan sejumlah anggota kepolisian justru menggembok kembali gerbang gereja GKI Taman Yasmin. Di situ tampak jelas kepolisian melakukan tindakan pembiaran, tanpa berusaha mencegah seperti yang dijanjikan.

13 Maret 2011 Pukul 00.05 WIB : Kurang lebih 300 polisi berada di sekitar Gereja GKI Taman Yasmin. Mereka mengultimatum jemaat GKI untuk meninggalkan trotoar gereja dan menyingkirkan semua kendaraan di area tersebut. Bahkan sebuah mobil derek ditempatkan di lokasi itu. Jemaat tetap bertahan dengan menyanyikan beberapa lagu gereja. Polisi justru semakin maju dan membawa paksa seorang jemaat GKI. Ia kemudian dilepas setelah tim kuasa hukum mempertanyakan alasan dan surat penangkapan.

Pukul 01.00 WIB : Jemaat tetap bertahan dengan menggelar tikar dan mempertahankan sedikit trotoar yang bisa digunakan untuk ibadat pada pukul 08.00 WIB pagi. Mereka berjumlah 15 orang, dan kebanyakan kaum wanita.

Pukul 04.30-05.30 WIB : Pasukan kepolisian melipatgandakan kekuatan dan mengambil basis di areal parkir Radar Bogor.

Pukul 06.30 WIB : Kapolsekta Bogor Barat, memerintahkan dan mengerahkan pasukan polisi untuk membubarkan jemaat GKI yang masih di trotoar. Pembubaran dilakukan oleh pasukan Brimob bersenjata lengkap.

Pukul 07.00 WIB : Polisi memblokir dua ujung jalan Jl. KH. Abdullah bin Nuh 31 Taman Yasmin Bogor sepanjang 500 meter. Dalam operasi ini dikerahkan sekitar 6 truk barikade mobil bersenjata lengkap dan kendaraan barakuda.

Pukul 07.30 WIB : Demonstran anti gereja kurang lebih 20 orang melakukan aksi unjuk rasa di dekat Gereja. Mereka menuduh GKI melakukan kecurangan dan membawa spanduk bertuliskan kata-kata yang menyebarkan kebencian. Polisi yang berkekuatan besar cenderung membiarkan aksi tersebut.

Pukul 08.30 WIB : Jemaat terpaksa melakukan ibadah singkat di salah satu rumah anggota jemaat di dekat gereja.
(Kompas.com, 14 Feb 2011)

Read More

Berbagi Informasi : Perda Anti-Ahmadiyah Langgar Konstitusi

Perda Anti-Ahmadiyah Langgar Konstitusi

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra menilai peraturan-peraturan daerah yang melarang Ahmadiyah bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

“Perda-perda itu inkonstitusional karena tidak sesuai UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta berserikat dan berkumpul,” kata Azra usai memberi ceramah pada Seminar Internasional bertajuk Islam, Peace, and Justice di Jakarta hari ini.

Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri memeriksa dan mencermati kembali perda pelarangan Ahmadiyah yang diberlakukan di berbagai daerah di Indonesia. Kemendagri punya wewenang mencabut perda yang bertentangan dengan aturan lebih tinggi. Sudah banyak perda yang dibatalkan, tapi berkaitan dengan agama dibiarkan begitu saja,” ucap Azyumardi.

Azyumardi khawatir pemberlakuan perda semacam itu akan menimbulkan potensi kriminalisasi terhadap Ahmadiyah. Apalagi, perda itu dirancang berdasarkan Surat Keputusan Bersama tiga menteri yang menurut Azyumardi tidak kuat dasar hukumnya. “SKB itu tidak punya kekuatan hukum kuat karena tidak diatur dalam tata perundang-undangan Indonesia,” tutur Azyumardi.

Pasca kerusuhan atas nama agama di Cikeusik yang menewaskan tiga penganut Ahmadiyah, Perda anti-Ahmadiyah muncul di berbagai daerah, seperti Pandeglang, Samarinda, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat.ANANDA BADUDU (Tempointeraktif.com)

Read More

Berbagi Berita : Dipo Komentari Mayoritas dan Minoritas

Dipo Komentari Mayoritas dan Minoritas

Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan, tidak hanya kelompok mayoritas yang dituntut harus paham serta melindungi hak dan kewajiban kelompok minoritas beragama, tetapi sebaliknya minoritas juga harus paham serta melindungi hak dan kewajiban mayoritas.

“Agar sama-sama mencegah penistaan agama, dan bersama pula mencegah kekerasan antarumat beragama,” katanya di Jakarta, Rabu, melalui surat elektronik yang diterima ANTARA. Dipo mengingatkan agar kelompok lintas agama eksklusif kalau mau melakukan gerakan politik terselubung, janganlah mengusung soal agama, dan menamakan sebagai gerakan moral. Ia meminta semua pihak menghormati pluralisme dalam beragama sesuai dengan UUD dan turunannya dalam SKB Tiga Menteri, tetapi bukan dengan mengorbankan kepahaman setara antara hak dan kewajiban minoritas dan mayoritas.

Dipo menegaskan bahwa pemerintah jelas sangat serius dalam memperhatikan hak dan kewajiban antarumat beragama baik berdasarkan konstitusi maupun pengadilan/hukum bila terjadi konflik kekerasan.

“Tidak perlu lagi diajari, kita masing-masing tahu makna dalam asas Pancasila. Janganlah satu dua kejadian, yang bersama kita kutuk sebagai kekerasan dengan alasan keyakinan agama, kemudian seolah dengan mudah digeneralisasikan menganggap pemerintah lalai dan melakukan pembiaran kekerasan,” ujarnya. Konflik umat Islam dengan Ahmadiyah sudah berlangsung lama, tidak hanya terjadi di pemerintahan di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dipo Alam mengingatkan, tokoh agama memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah, baik di pusat maupun daerah, di era demokrasi sebagai pemangku kekuasaan –termasuk juga media– untuk bersama-sama menyejukan kerukunan beragama.

“Bukan sebaliknya, gaduh memperkeruh kerukunan beragama antara minoritas dan mayoritas. Konflik horizontal yang pernah kita alami sangatlah pahit dan memilukan. Itu memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk menyelesaikannya,” tegas Dipo.

Sebelumnya, diberitakan bahwa dalam konferensi pers di Kantor Maarif Institute, Juru Bicara Badan Pekerja Gerakan Lintas Agama, Fajar Riza Ul Haq mengatakan, gerakan tokoh lintas agama sama sekali tidak pernah secara kolektif bicara polemik Ahmadiyah.

“Tetapi kekerasan terhadap kelompok minoritas harus disikapi serius oleh negara, karena melindungi minoritas adalah amanat konstitusi, dan yang menjadi titik tekan gerakan ini,” kata Fajar.

(Antaranews.com)

Read More