Pastor Paroki St. Bernadette: Berdoalah bagi orang yang membenci kita

Pastor Paroki St. Bernadette: Berdoalah bagi orang yang membenci kita 

Bagian depan bangunan Gereja Katolik Santa Bernadette, Ciledug, Tangerang Selatan.

Gereja Katolik Santa Bernadette, Ciledug, Tangerang Selatan, pada Minggu (22/9) didemo massa yang mengatasnamakan warga sekitar. Unjuk rasa tersebut dilakukan setelah selesai Misa. “Mereka pun sebelum demo minta izin dulu ke kita (pihak Gereja) dan kepolisian. 

Mereka sampaikan tuntutan tidak boleh ada pembangunan gereja dan tidak boleh ada peribadatan,” kata Kepala Paroki Romo Paulus Dalu Lubur CICM, Selasa (1/10), di Pastoran yang bertempat di Ciledug, Tangerang Selatan, seperti dilansir satuharapan.com. 

Gereja Santa Bernadette yang berlokasi di Graha Raya, Kecamatan Pinang, Ciledug, Tangerang Selatan, kondisinya masih digembok oleh warga, dengan spanduk, poster, sampai coretan di tembok yang bertuliskan kata-kata anarkis. 

Pemberitaan media sebelumnya tidak benar 

“Mereka datang dengan pakaian putih, sorban merah, seperti orang yang ingin menghadapi musuh besarnya saja. Mereka datang mengatasnamakan warga, tetapi pada kenyataannya banyak juga warga yang tidak berdemo, banyak warga yang juga mendukung kita, bahkan ustad, haji, mereka berpihak pada kita dalam pembangunan gereja ini,” kata Romo Paulus. 

 “Tidak ada embel-embel ormas (organisasi masyarakat). Selama ini orang beranggapan buruk tentang ormas seperti FPI, FBR, justru orang-orang ini ada yang membantu kami mengurus gereja. Mereka tidak keberatan membantu kita. Meskipun ada warga yang tidak mendukung tapi banyak dari mereka tidak menyukai aksi demo tersebut. Mereka tidak keberatan ada gereja di lokasi mereka.” 

Meski aksi demo penolakan mengatasnamakan warga, tapi tidak semua warga menolak didirikannya gereja di situ, ungkap Romo Paulus. 

Pastor Paulus menjelaskan, pemberitaan media sebelumnya tidak benar yang menyebutkan ada 2.000-an pendemo. Pendemo tidak sampai 500 orang, itu pun kebanyakan ibu-ibu dan anak-anak kecil. Media massa banyak yang wawancara pihak lain tapi tidak konfirmasi ke pihak gereja, jadi selama ini media massa hanya memberitakan satu pihak. 

Pastor Paulus mengungkapkan keprihatinannya terhadap anak-anak Indonesia ini, dari kecil sudah diindoktrinasi dengan kekerasan dan intimidasi. Bagaimana dengan nasib bangsa ini selanjutnya? 

 Umat tetap beribadah dengan aman 

Namun demikian, meskipun masih terdapat spanduk dan tulisan-tulisan anarkis di depan bangunan gereja yang seluas 6.600 m2 tersebut, umat tetap melakukan ibadah pada hari minggu dengan aman. 

“Mereka boleh menuntut, tuntutan mereka kami dengar, tapi beribadah jalan terus. Kami masih mau tunggu kapan polisi dan tentara turun untuk masalah ini,” kata Romo Paulus. 

Bangunan gereja tersebut masih kosong, hanya ada satu bedeng dan satu poliklinik yang digunakan untuk kegiatan Misa. Dalam kondisi gereja digembok warga yang menolak, umat tetap beribadah di gereja yang sudah 23 tahun berdiri tersebut, dan tetap berjuang demi sebuah rumah ibadah yang layak. 

11.000 umat tidak punya tempat ibadah 

Sebelumnya umat Paroki Santa Bernadette melakukan ibadah di Sekolah Sang Timur, Ciledug. Saat hari besar seperti Natal dan Paskah umat biasanya menyewa tempat, misalnya di gedung Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan atau di Komplek Tentara, Tangerang Selatan. 

 Namun, tahun 2004, setelah didemo oleh berbagai ormas berpaham garis keras, Sekolah Sang Timur akhirnya ditutup untuk kegiatan peribadatan. 

Saat ini umat Paroki Santa Bernadette yang berjumlah sekitar 11.000 orang yang masih tidak punya gereja, melakukan ibadah di beberapa tempat selain di Graha Raya, Gereja Paroki Maria Kusuma Karmel, Ciledug Indah, Metro Permata, Pondok Lestari, dan di daerah Joglo. 

Berdoalah bagi orang yang membenci kita 

“Iman kita mengajarkan menjadi murid Yesus memang tidak mudah, setiap hari harus memikul salib-Nya. Ini belum seberapa dibanding salib Yesus, belum sampai ada pertumpahan darah, meskipun demikian bukan berarti kita mengharapkan ada pertumpahan darah,” katanya. 

Ia mengatakan, “Jika ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan, yang berarti iman Katolik menyelesaikan masalah bukan dengan kekerasan, tapi dengan cinta kasih. Oleh karena itu, dialog, mediasi, jalan damai tetap jadi hal utama.” 

“Maka tidak perlu kalau mereka berbuat kekerasan kita juga balas dengan kekerasan, karena jika demikian bisa menyulut kemarahan dan bisa menyebar kemana-mana. Supaya menghindari diri dari konflik horizontal. Inilah pesan injil, agar kita berdoa bagi orang yang membenci kita.”

Disadur dari: indonesia.ucanews.com

Read More

Perjalanan perizinan Gereja St. Bernadette, Tangerang

Perjalanan perizinan Gereja St. Bernadette, Tangerang 

Berusaha patuh pada pemerintah, Paroki St. Bernadette memindah ibadahnya dari Sekolah Sang Timur di Karangtengah, Ciledug, Tangerang (2004) karena ditolak kelompok intoleran. Mereka mendapat izin mendirikan bangunan di Bintaro, tetapi hari Mi

ngggu massa mengatasnamakan warga, menyegel Gereja Katolik Paroki St. Bernadette. ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace) melalui Koordinator Bidang Informasi, Komunikasi, dan Penelitian, Ahmad Nurcholish mengatakan, “Mempercayai pemerintah sia-sia. Mereka tunduk pada mayoritas, bukan tunduk pada hukum.”

Sejarah berdirinya Paroki St. Bernadette 

Paroki St. Bernadette adalah gereja Katolik di bawah dekenat Tangerang, Keuskupan Agung Jakarta. Paroki ini didirikan pada 11 Februari 1990 dengan ditandai pembentukan Pengurus Gereja dan Dana Papa (PGDP) Roma Katolik Paroki Santa Bernadette, Ciledug oleh Uskup Agung Jakarta, Leo Sukoto SJ (Alm). Karena tidak memiliki tempat ibadah permanen, kebaktian Minggu dan kegiatan keagamaan di hari raya kristiani secara bergantian dilaksanakan berpindah-pindah. Misalnya: bekas bedeng kompleks perumahan Ciledug Indah, bekas gudang padi di kompleks Asrama Polri Ciledug, dan Gudang Arsip Kompleks Keuangan Karang Tengah Ciledug. 

Dua tahun kemudian, pengurus gereja mengajukan permohonan kepada Bupati Tangerang (20/7/92) untuk memanfaatkan Bangunan Sementara Sekolah (BSS) Sang Timur di Kompleks Barata/Keuangan Karang Tengah, Ciledug sebagai tempat menjalankan ibadah. PGDP mendapatkan rekomendasi melaksanakan kegiatan keagamaan umat Katolik Kepala Desa Karang Tengah melalui Surat No. 192/Pem/VII/1992, tanggal 21 Juli 1992, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Musyawarah Pimpinan Kecamatan Ciledug, Ketua RW dan Ketua RT sekompleks Barata Karang Tengah. Sejak itu kegiatan peribadatan berlangsung dan terkonsentrasi di BSS Sang Timur dengan aman, dan tenteram untuk seluruh umat Katolik Paroki Santa Bernadette Ciledug (8.975 jiwa) yang berasal dari enam kecamatan (Karang Tengah, Ciledug, Larangan, Cipondoh, Pondok Aren dan sebagian Serpong). 

Penolakan tiba-tiba 

Setelah 12 tahun berjalan, tanpa ada pembicaraan atau berita sebelumnya, Sekolah Sang Timur memperoleh surat nomor: Kd.258.5/BA.00/248/2004 dari Kepala Departemen Agama Kantor Kota Tangerang, 29 Juli 2004, meminta menghentikan kegiatan keagamaan dengan menggunakan gedung sekolah. Sebulan kemudian, tiba-tiba Ketua Pengurus Gereja dan Dana Papa (PGDP) Paroki St. Bernadette Karang Tengah memperoleh surat dari Lurah Karang Tengah, no. 642/71-KRT/04, tanggal 30 Agustus 2004, perihal Pencabutan Rekomendasi Surat Lurah Karang Tengah No. 192/Pem/VUU/92. 

Setelah pencabutan surat rekomendasi, beberapa kali ibadah diganggu dengan demonstrasi dan orasi oleh sekelompok warga yang menamakan dirinya Forum Komunikasi Umat Islam Karang Tengah yang menginginkan dihentikannya kegiatan keagamaan di BSS Sang Timur Karang Tengah Ciledug. Puncaknya pada Minggu, 3 Oktober 2004, massa yang menyebut masyarakat sekitar melakukan demonstrasi dan meminta tempat tersebut tidak lagi digunakan untuk ibadah. Mereka bahkan membangun tembok di pintu gerbang menuju sekolah itu, dan memblokir akses ke sekolah. Mereka juga mengusir umat yang sedang beribadah. Walau keberadaan Paroki St. Bernadette dibela Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama waktu itu, Abdurrahman Wahid, dan pegiat perlindungan anak, Seto Mulyadi, tidak menyurutkan kelompok intoleran ngotot peribadatan dihentikan. 

Kompromi, mendapat IMB, tetapi tetap ditolak di Bintaro 

 Jemaat Paroki St. Bernadette berkompromi. Dalam pertemuan dengan tim dari kementerian agama pada 29 Oktober 2004, disepakati jemaat Paroki St. Bernadette mencari lahan baru. Dalam pernyataannya, Menteri Agama waktu itu, Muhammad M. Basyuni menegaskan persoalan kasus warga perumahan Karang Tengah Ciledug, Tangerang Banten dengan Yayasan Pendidikan Karya (YPK) Sang Timur telah selesai dan tuntas. Murid-murid di sana sudah dapat belajar kembali. “Ini bukan persoalan agama. Jadi itu hanya masalah kesalahpahaman.” 

Jemaat Paroki St. Bernadette pun nomaden. Jemaat paroki ini kemudian menggelar misa dengan menumpang di sejumlah tempat. Mereka paling sering beribadah di Gereja Maria Kusuma Karmel, Gedung Lokagenta di Perumahan Ciledug Indah I, Balai Pertemuan RW di Metro Permata I, dan Pondok Lestari. Tempat-tempat itu dipilih karena lokasinya dekat dengan gereja sebelumnya. Akhirnya, paroki menemukan lokasi di Kelurahan Sudimara Pinang dan memutuskan membangun gereja di sana. Menurut Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Romo Benny Susetyo, mengatakan, paroki tersebut memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB) pada 11 September 2013. 

“Warga telah menyetujui pembangunan tersebut,” kata Romo Benny. Namun, kemarin, upaya mereka kembali ditolak warga sekitar. Ratusan orang menggelar unjuk rasa menolak pembangunan Gereja Katolik Santa Bernadette di Bintaro, Kelurahan Sudimara Pinang, Kota Tangerang, kemarin. Selain berunjuk rasa, mereka menghentikan kegiatan ibadah yang sedang berlangsung dengan menggembok gerbang masuk gereja. Pernyataan dari ICRP Ahmad Nurcholish, Koordinator Bidang Informasi, Komunikasi, dan Penelitian ICRP mengungkapkan kepada satuharapan.com, “Pemerintah tidak dapat diandalkan untuk mengatasi permasalahan intoleransi karena mereka terdiri dari para politikus yang memiliki banyak kepentingan.” 

Jika pemerintah diisi para negarawan, mereka akan berusaha menegakkan hukum, kata Nurcholish. “Namun, kenyataannya mereka tunduk kepada kelompok yang mengatasnamakan diri mayoritas,” katanya. Sumber: satuharapan.com Disadur dari: indonesia.ucanews.com

Read More

Berbagi Berita : Lembaga Dakwah puji kerukunan beragama di NTT

Lembaga Dakwah puji kerukunan beragama di NTT

Ketua Umum Lembaga Dakwah Islamiah Indonesia (LDII) KH Abdullah Syam memuji kerukunan hidup umat beragama di Nusa Tenggara Timur.

“Saya bangga dengan kerukunan di NTT. Kerukunan yang ada ini, harus tetap dipertahankan,” kata Abdullah Syam saat membuka Musyawarah Daerah LDII Nusa Tenggara Timur di Kupang, Selasa lalu.

Ia juga berharap agar lembaga yang dipimpinnya menjadi pilar terjaganya kerukunan beragama di NTT.

Abdullah Syam mengatakan kerukunan umat beragama di NTT perlu ditiru oleh daerah-daerah lain di Indonesia.

“Di NTT, umat Katolik dan Protestan, menyumbangkan dana untuk membangun mesjid. Ini bukti kerukunan umat beragama yang luar biasa,” katanya seperti dikutip ucanews.com.

Sementara itu Sisilia Sona, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat yang mewakili gubernur NTT mengatakan, LDII terus berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia NTT baik melalui pendidikan keagamaan dan pendidikan pada umumnya melalui pembinaan anak, remaja dan generasi muda.

“LDII juga terus berperan secara aktif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat guna mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan di daerah ini,” kata Sisilia.

Disadur dari : www.cathnewsindonesia.com: Tanggal publikasi: 15 April 2011

Read More

Berbagi Berita : Umat Kristiani bantu bangun masjid di Kupang

Umat Kristiani bantu bangun masjid di Kupang

Menag Suryadharma Ali memuji kerukunan hidup beragama di NTT (Inilah.com)

Umat Katolik dan Protestan di Kupang, Nusa Tenggara Timur, membantu menyumbangkan uang untuk pembangunan Masjid Raya yang sempat tertunda karena kekurangan dana.

Turut menyumbang antara lain Gubernur NTT Fransiskus Lebu Raya seorang tokoh agama Katolik, yang menyumbangkan 50 juta rupiah dan 250 sak semen, serta walikota Daniel Adu, seorang tokoh Protestan yang menyumbangkan dengan jumlah yang sama.

Lebu Raya mengatakan kendati pemerintah provinsi NTT telah mengalokasikan dana untuk berbagai keperluan aktivitas agama di NTT termasuk pembangunan tempat ibadat, ia sendiri merasa perlu untuk menyumbang dari uangnya sendiri.

“Kami umat Kristiani percaya bahwa masjid adalah rumah Tuhan. Karena itu kita perlu membantu satu sama lain dalam membangun rumah Tuhan,” kata gubernur Lebu Raya pada acara peletakan batu pertama Masjid Raya pekan lalu.

Menteri Agama Suryadarma Ali turut menghadiri acara peletakan batu pertama tersebut.

“Semangat berbagi dengan orang lain harus dijunjung tinggi, serta dipahami dan dihargai di antara sesama pemeluk agama,” kata Suryadharma.

Ia juga memuji tingkat toleransi yang ditunjukkan oleh umat Kristiani di NTT.

Sumber: Christians help Muslims build mosque
Disadur dari : www.cathnewsindonesia.com

Read More

Berbagi Informasi : Kronologi Pemblokiran Gereja di Bogor

Kronologi Pemblokiran Gereja di Bogor

Tak hanya Pemkot Bogor yang melakukan diskriminasi atas umat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin. Aparat kepolisian juga dituding turut ambil bagian dalam aksi intoleransi tersebut.

Kejadian pemblokiran dan pelarangan ibadah dilakukan pada 12 dan 13 Maret lalu oleh Kepolisian yang seharusnya menegakkan hukum. Padahal, umat GKI Taman Yasmin sudah resmi mendapat hak IMB berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA).

Menanggapi berbagai bentuk sikap diskriminasi yang juga dilakukan pihak kepolisian ini, salah satu pendeta GKI, Albertus Patty menyatakan keprihatinannya yang mendalam. Menurutnya, GKI merupakan kelompok yang seharusnya dilindungi dari penindasan. Namun, baik pemerintah daerah maupun kepolisian justru kalah oleh tekanan dari pihak-pihak tertentu.

“Kita mulai kehilangan fondasi hukum, dengan Pemkot yang tidak mengindahkan putusan MA. Selain itu, kita juga kehilangan rasionalisme, semua diselesaikan dengan kekerasan dan tidak manusiawi. Kami menuntut Presiden SBY untuk dapat tegas penegakan hukum atas masalah ini,” ungkap Pendeta Albertus Patty di kantor PGI, Senin (14/3/2011).

Ia bersama segenap jemaat GKI berharap pemerintah adil dalam menjalankan keputusan MA tersebut. Terutama Pemerintah pusat agar mengkoreksi kinerja pemerintah daerah yang tidak patuh hukum.

Berikut kronologi pemblokiran gereja menurut versi GKI Yasmin.

12 Maret 2011 19.00 -21.00 WIB : Terjadi pertemuan antara perwakilan GKI dan petinggi dari Polda Jabar. Polda Jabar menyatakan secara tegas akan menjamin dan menindak tegas pihak manapun yang melakukan penggembokan GKI Yasmin. Oleh karena itu, GKI diminta untuk tidak mengambil langkah sendiri terhadap pihak-pihak yang melawan hukum.

Pukul 23.00 WIB : Satpol PP dan sejumlah anggota kepolisian justru menggembok kembali gerbang gereja GKI Taman Yasmin. Di situ tampak jelas kepolisian melakukan tindakan pembiaran, tanpa berusaha mencegah seperti yang dijanjikan.

13 Maret 2011 Pukul 00.05 WIB : Kurang lebih 300 polisi berada di sekitar Gereja GKI Taman Yasmin. Mereka mengultimatum jemaat GKI untuk meninggalkan trotoar gereja dan menyingkirkan semua kendaraan di area tersebut. Bahkan sebuah mobil derek ditempatkan di lokasi itu. Jemaat tetap bertahan dengan menyanyikan beberapa lagu gereja. Polisi justru semakin maju dan membawa paksa seorang jemaat GKI. Ia kemudian dilepas setelah tim kuasa hukum mempertanyakan alasan dan surat penangkapan.

Pukul 01.00 WIB : Jemaat tetap bertahan dengan menggelar tikar dan mempertahankan sedikit trotoar yang bisa digunakan untuk ibadat pada pukul 08.00 WIB pagi. Mereka berjumlah 15 orang, dan kebanyakan kaum wanita.

Pukul 04.30-05.30 WIB : Pasukan kepolisian melipatgandakan kekuatan dan mengambil basis di areal parkir Radar Bogor.

Pukul 06.30 WIB : Kapolsekta Bogor Barat, memerintahkan dan mengerahkan pasukan polisi untuk membubarkan jemaat GKI yang masih di trotoar. Pembubaran dilakukan oleh pasukan Brimob bersenjata lengkap.

Pukul 07.00 WIB : Polisi memblokir dua ujung jalan Jl. KH. Abdullah bin Nuh 31 Taman Yasmin Bogor sepanjang 500 meter. Dalam operasi ini dikerahkan sekitar 6 truk barikade mobil bersenjata lengkap dan kendaraan barakuda.

Pukul 07.30 WIB : Demonstran anti gereja kurang lebih 20 orang melakukan aksi unjuk rasa di dekat Gereja. Mereka menuduh GKI melakukan kecurangan dan membawa spanduk bertuliskan kata-kata yang menyebarkan kebencian. Polisi yang berkekuatan besar cenderung membiarkan aksi tersebut.

Pukul 08.30 WIB : Jemaat terpaksa melakukan ibadah singkat di salah satu rumah anggota jemaat di dekat gereja.
(Kompas.com, 14 Feb 2011)

Read More

Berbagi Informasi : Hasyim Muzadi: Bubarkan Ahmadiyah dan Bukan FPI

Hasyim Muzadi: Bubarkan Ahmadiyah dan Bukan FPI

Surabaya (ANTARA) - Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi meminta pemerintah membubarkan Jamaah Ahmadiyah, bukan justru membubarkan Front Pembela Islam.

"Ahmadiyah sudah semakin meresahkan masyarakat, karena ajarannya sangat menyimpang dari Islam, seperti mengakui dua nabi terakhir, yakni Muhammad SAW dan Mirza Ghulam Ahmad," katanya di Surabaya, Selasa.

Ia mengatakan hal itu di sela seminar memperingati Hari Lahir (Harlah) ke-88 NU yang menampilkan Anas Urbaningrum (Demokrat), Aburizal Bakrie (Golkar), KH Noer Iskandar SQ (PPP), Habib Rizieq (FPI), dan Ja`far Umar Thalib (Laskar Aswaja).

Menurut mantan Ketua Umum PBNU itu, Ahmadiyah juga "mengacak-acak" ayat-ayat Al Quran, sehingga jika dibiarkan akan justru terjadi kerawanan sosial.

"Jika pemerintah membubarkan FPI, saya tidak setuju, karena Ahmadiyah dan FPI itu sangat berbeda. Jika ada yang salah, yang ditangkap adalah anggotanya, bukan membubarkan FPI," katanya.

Secara terpisah, Ketua Umum FPI Habib Rizieq ketika dikonfirmasi ANTARA tentang rencana pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melakukan tindak kekerasan, menegaskan tidak ada FPI dalam kerusuhan di Cikeusik, Pandeglang, Banten.

"Ormas apa yang mau dibubarkan, di Cikeusik saat itu (saat kerusuhan) tidak ada ormas," katanya sambil memasuki mobilnya dengan iringan lantunan rebana dari para pendukungnya.

Senada dengan itu, mantan petinggi Laskar Jihad ustadz Ja`far Umar Thalib ketika dikonfirmasi ANTARA di sela seminar tersebut meminta pemerintah untuk tidak membubarkan FPI, tetapi justru membubarkan Ahmadiyah.

"Ahmadiyah itu sumber masalah, karena itu harus dibubarkan. Kalau dibubarkan sekarang, ongkos sosial dan politik akan lebuh murah daripada menunggu bara api yang ke depan akan lebih mahal ongkos politiknya," katanya.

Sementara itu, kata dia, FPI adalah ormas dan bukan aliran sesat seperti Ahmadiyah.

Oleh karena itu, menurut dia, ormas tersebut jangan dibubarkan, tapi justru dijadikan "partner" untuk dibina guna kepentingan pemerintah dan masyarakat.

"Saya memberi apresiasi kepada Mendagri yang mengundang FPI, FUI, dan MUI. Saya yakin kalau pemerintah mampu membina ormas, maka tidak akan ada ormas yang meresahkan, sebab ormas itu merupakan wadah penyaluran yang patut dibina," katanya.

Tentang Ahmadiyah, ia menilai pemerintah sebenarnya telah membina sebagai aliran keagamaan melalui SKB Mendagri, Menag, dan Jaksa Agung.

"Kalau masih menimbulkan masalah, ya dibubarkan saja, karena pembinaan sudah dilakukan pemerintah dengan SKB itu. Jangan sampai menunggu masyarakat yang tidak sabar untuk membubarkan," katanya.

Dalam seminar bertajuk "NKRI, Aswaja, dan Masa Depan Islam Nusantara" dengan pembicara utama KH Hasyim Muzadi itu terlihat Ketua Umum Parta Demokrat Anas Urbaningrum dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sama-sama menilai bahwa NU merupakan pilar bangsa, perekat persatuan kemajemukan, dan penjaga NKRI.

Antara - Rabu, 23 Februari
Disadur dari : http://id.news.yahoo.com/

Read More

Berbagi Berita : Pemkab Lebak Akan Terbitkan Perda Larangan Ahmadiyah

Pemkab Lebak Akan Terbitkan Perda Larangan Ahmadiyah

Lebak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lebak akan menerbitkan peraturan daerah tentang larangan ajaran Ahmadiyah karena meresahkan masyarakat.

"Kami dalam waktu dekat ini sudah memiliki peraturan daerah (Perda) tentang larangan Ahamdiyah," kata Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya di Rangkasbitung, Rabu.

Ia mengatakan, pihaknya melarang ajaran Ahmadiyah beredar di Kabupaten Lebak, selain menyesatkan juga mengundang keresahan di tengah masyarakat.

Bentrokan di Kampung Pendeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang merupakan bukti kuat bahwa masyarakat menolak kehadiran Ahmadiyah.

Ajaran Ahmadiyah menyimpang dari agama Islam, karena mengaku ada Nabi, setelah Nabi Muhammad SAW.

Karena itu, seluruh aliran sesat di Kabupaten Lebak dilarang berkembang, apalagi ajarannya bertentangan dengan syariat Islam dan meresahkan masyarakat.

"Dengan adanya perda tentang larangan Ahmadiyah tentu bisa menciptakan kedamaian," katanya.

Menyinggung harmonisasi antara ulama dan umaro (pemerintah), kata Mulyadi, harus terjalin dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Apabila pemerintah daerah melaksanakan pembangunan pendidikan, ekonomi, infrastruktur dan sosial budaya, maka para ulama meningkatkan akhlak umat.

"Saya kira ulama dan umaro harus selaras dan sejalan untuk meningkatkan kesejahteraan umat," katanya.

Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak, KH Satibi Hambali mengatakan, perkembangan agama Islam kini meningkat karena terbukti dengan adanya perda wajib diniyah dan perda zakat.

Karena itu, pihaknya mendukung jika Pemkab Lebak menerbitkan Peraturan Bupati tentang larangan Ahmadiyah.

"Saya setuju Ahmadiyah di Kabupaten Lebak dibubarkan karena sesat dan menyesatkan. Selain itu juga memiliki nabi sendiri serta kitab sendiri," katanya.

Antara
Disadur dari : http://id.news.yahoo.com/24 Februari 2011

Read More

Protestan marah atas obligasi Islam

Protestan marah atas obligasi Islam

Kelompok-kelompok Protestan di Korea Selatan mengancungkan kepalan tangan menentang langkah pemerintah untuk menarik investasi dari Timur Tengah dengan memberikan pengecualian pajak untuk Sukuks (obligasi finansial shariah).

Masalah ini menjadi isu panas karena sebuah rancangan undang-undang (RUU) tentang pengecualian pajak tersebut diajukan dalam sidang khusus DPR yang dimulai 18 Februari.

Umat Protestan, termasuk Christian Council of Korea (CCK) dan Council of Presbyterian Churches in Korea (CPCK), mengatakan RUU tersebut terlalu memihak kaum Muslim dan bahkan akan mendorong ekstremis Islam berinvestasi di Korea.

CCK mengatakan, pihaknya telah membentuk sebuah komisi khusus menentang “Hukum Sukuk” yang akan menyelenggarakan berbagai protes terorganisasi.

Para anggota komisi tersebut, termasuk Pendeta yeon Ja-Kiel, ketua CCK, telah mengunjungi para pemimpin Partai Nasional Raya (GNP) yang sedang berkuasa pada 17 Februari. Dia memperingatkan mereka bahwa pekerjaan mereka terkait RUU tersebut bisa membuat mereka terguling dalam pemilihan umum nasional mendatang bila RUU itu disahkan parlemen menjadi UU.

Pendeta Kiel mengatakan, RUU yang “pada dasarnya dirancang secara salah” itu memberi “keistimewaan yang tidak berimbang” kepada Islam.

Sebelumnya, CPCK sendiri telah mengatakan bahwa RUU itu akan mendorong kegiatan ekstremis Islam di Korea. Bulan lalu, dalam sebuah pernyataan, CPCK menyuarakan kekhawatiran bahwa melalui obligasi tersebut uang dipakai untuk mendukung para teroris Islam.

Menepis kekhawatiran tersebut, pemerintah mengatakan, pengecualian pajak atas Sukuks itu sejalan dengan peraturan menyangkut obligasi dari mata uang asing lainnya.

A Hankook Ilbo, harian nasional edisi 20 Februari, menyerang kelompok-kelompok Protestan, dengan menyebut bahwa protes-protes mereka “bersifat permusuhan terhadap ekspansi Islam.”

ucanews.com
Disadur dari : http://www.cathnewsindonesia.com/Tanggal publikasi: 22 Februari 2011

Read More

Berita Umum : Tiga Hal yang Membuat Presiden Jadi Musuh FPI

Tiga Hal yang Membuat Presiden Jadi Musuh FPI

"Jika presiden tidak mau kami musuhi, jangan coba-coba membela aliran sesat."

VIVAnews -- Setidaknya dua kali Front Pembela Islam mengancam akan menggulingkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada Jumat 18 Februari 2011 malam, pimpinan FPI, Habib Rizieq membeberkan tiga hal yang bisa membuat presiden menjadi musuh FPI.

"Jika presiden tidak mau kami musuhi, jangan coba-coba membela aliran sesat (Ahmadiyah), jangan coba-coba dzalim, serta presiden harus tunduk pada Allah dan Rasulnya,” kata Habib Riziq berbicara pada Tabligh Akbar Umat Islam Se-Sulawesi Selatan.

Berbicara di Masjid Al-Markaz Al-Islam, salah satu Mesjid yang didirikan oleh mantan Wapres RI, Jusuf Kalla, Rizieq kembali mendesak Presiden SBY agar segera membubarkan Ahmadiyah. Jika presiden berani melakukannya, maka FPI akan mendukung SBY, menghormati serta akan mendukung seluruh program-programnya.

Sebaliknya, jika kebijakan-kebijakan kepala negara bertentangan dengan syariat Islam, maka FPI akan berada paling depan untuk melawan pemerintah.

Soal instruksi Presiden agar aparat tak segan-segan membubarkan ormas yang melanggar hukum. Rizieq mengaku tak ambil pusing jika organisasi yang dipimpinnya dibubarkan oleh pemerintah.

Ia juga minta warga FPI tidak risau. "Jika presiden keluarkan Keppres pembubaran FPI pada jam 08.00, maka jam 08.05, saya dirikan organisasi baru bernama Front Pejuang Islam," tegas dia.

Jika Front Pejuang Islam juga dibubarkan, kata dia, maka dengan segera ia akan mendirikan Front Persaudaraan Islam. Kalau tetap dibubarkan, maka nama-nama baru segera dimunculkan, seperti Front Persatuan Islam, Front Pecinta Islam. "Jadi nggak usah pusing. Singkatannya sama dan pengurusnya itu-itu juga," kata Rizieq.

Presiden SBY dalam peringatan Hari Pers Nasional beberapa waktu lalu memerintahkan jajaran di bawahnya agar tidak segan-segan membubarkan organisasi yang kerap melakukan tindak anarki. Pernyataan presiden itu disampaikan setelah sejumlah kelompok menyerang jemaah Ahmadiyah di Pandeglang yang menewaskan 3 orang. Baca Ahmadiyah: Darah dan Ibadah.

Sumber VIVAnews : Sabtu, 19 Februari 2011, 05:27 WIB
Elin Yunita Kristanti

Read More