Pastor Paroki St. Bernadette: Berdoalah bagi orang yang membenci kita

Pastor Paroki St. Bernadette: Berdoalah bagi orang yang membenci kita 

Bagian depan bangunan Gereja Katolik Santa Bernadette, Ciledug, Tangerang Selatan.

Gereja Katolik Santa Bernadette, Ciledug, Tangerang Selatan, pada Minggu (22/9) didemo massa yang mengatasnamakan warga sekitar. Unjuk rasa tersebut dilakukan setelah selesai Misa. “Mereka pun sebelum demo minta izin dulu ke kita (pihak Gereja) dan kepolisian. 

Mereka sampaikan tuntutan tidak boleh ada pembangunan gereja dan tidak boleh ada peribadatan,” kata Kepala Paroki Romo Paulus Dalu Lubur CICM, Selasa (1/10), di Pastoran yang bertempat di Ciledug, Tangerang Selatan, seperti dilansir satuharapan.com. 

Gereja Santa Bernadette yang berlokasi di Graha Raya, Kecamatan Pinang, Ciledug, Tangerang Selatan, kondisinya masih digembok oleh warga, dengan spanduk, poster, sampai coretan di tembok yang bertuliskan kata-kata anarkis. 

Pemberitaan media sebelumnya tidak benar 

“Mereka datang dengan pakaian putih, sorban merah, seperti orang yang ingin menghadapi musuh besarnya saja. Mereka datang mengatasnamakan warga, tetapi pada kenyataannya banyak juga warga yang tidak berdemo, banyak warga yang juga mendukung kita, bahkan ustad, haji, mereka berpihak pada kita dalam pembangunan gereja ini,” kata Romo Paulus. 

 “Tidak ada embel-embel ormas (organisasi masyarakat). Selama ini orang beranggapan buruk tentang ormas seperti FPI, FBR, justru orang-orang ini ada yang membantu kami mengurus gereja. Mereka tidak keberatan membantu kita. Meskipun ada warga yang tidak mendukung tapi banyak dari mereka tidak menyukai aksi demo tersebut. Mereka tidak keberatan ada gereja di lokasi mereka.” 

Meski aksi demo penolakan mengatasnamakan warga, tapi tidak semua warga menolak didirikannya gereja di situ, ungkap Romo Paulus. 

Pastor Paulus menjelaskan, pemberitaan media sebelumnya tidak benar yang menyebutkan ada 2.000-an pendemo. Pendemo tidak sampai 500 orang, itu pun kebanyakan ibu-ibu dan anak-anak kecil. Media massa banyak yang wawancara pihak lain tapi tidak konfirmasi ke pihak gereja, jadi selama ini media massa hanya memberitakan satu pihak. 

Pastor Paulus mengungkapkan keprihatinannya terhadap anak-anak Indonesia ini, dari kecil sudah diindoktrinasi dengan kekerasan dan intimidasi. Bagaimana dengan nasib bangsa ini selanjutnya? 

 Umat tetap beribadah dengan aman 

Namun demikian, meskipun masih terdapat spanduk dan tulisan-tulisan anarkis di depan bangunan gereja yang seluas 6.600 m2 tersebut, umat tetap melakukan ibadah pada hari minggu dengan aman. 

“Mereka boleh menuntut, tuntutan mereka kami dengar, tapi beribadah jalan terus. Kami masih mau tunggu kapan polisi dan tentara turun untuk masalah ini,” kata Romo Paulus. 

Bangunan gereja tersebut masih kosong, hanya ada satu bedeng dan satu poliklinik yang digunakan untuk kegiatan Misa. Dalam kondisi gereja digembok warga yang menolak, umat tetap beribadah di gereja yang sudah 23 tahun berdiri tersebut, dan tetap berjuang demi sebuah rumah ibadah yang layak. 

11.000 umat tidak punya tempat ibadah 

Sebelumnya umat Paroki Santa Bernadette melakukan ibadah di Sekolah Sang Timur, Ciledug. Saat hari besar seperti Natal dan Paskah umat biasanya menyewa tempat, misalnya di gedung Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan atau di Komplek Tentara, Tangerang Selatan. 

 Namun, tahun 2004, setelah didemo oleh berbagai ormas berpaham garis keras, Sekolah Sang Timur akhirnya ditutup untuk kegiatan peribadatan. 

Saat ini umat Paroki Santa Bernadette yang berjumlah sekitar 11.000 orang yang masih tidak punya gereja, melakukan ibadah di beberapa tempat selain di Graha Raya, Gereja Paroki Maria Kusuma Karmel, Ciledug Indah, Metro Permata, Pondok Lestari, dan di daerah Joglo. 

Berdoalah bagi orang yang membenci kita 

“Iman kita mengajarkan menjadi murid Yesus memang tidak mudah, setiap hari harus memikul salib-Nya. Ini belum seberapa dibanding salib Yesus, belum sampai ada pertumpahan darah, meskipun demikian bukan berarti kita mengharapkan ada pertumpahan darah,” katanya. 

Ia mengatakan, “Jika ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan, yang berarti iman Katolik menyelesaikan masalah bukan dengan kekerasan, tapi dengan cinta kasih. Oleh karena itu, dialog, mediasi, jalan damai tetap jadi hal utama.” 

“Maka tidak perlu kalau mereka berbuat kekerasan kita juga balas dengan kekerasan, karena jika demikian bisa menyulut kemarahan dan bisa menyebar kemana-mana. Supaya menghindari diri dari konflik horizontal. Inilah pesan injil, agar kita berdoa bagi orang yang membenci kita.”

Disadur dari: indonesia.ucanews.com

Read More

Perjalanan perizinan Gereja St. Bernadette, Tangerang

Perjalanan perizinan Gereja St. Bernadette, Tangerang 

Berusaha patuh pada pemerintah, Paroki St. Bernadette memindah ibadahnya dari Sekolah Sang Timur di Karangtengah, Ciledug, Tangerang (2004) karena ditolak kelompok intoleran. Mereka mendapat izin mendirikan bangunan di Bintaro, tetapi hari Mi

ngggu massa mengatasnamakan warga, menyegel Gereja Katolik Paroki St. Bernadette. ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace) melalui Koordinator Bidang Informasi, Komunikasi, dan Penelitian, Ahmad Nurcholish mengatakan, “Mempercayai pemerintah sia-sia. Mereka tunduk pada mayoritas, bukan tunduk pada hukum.”

Sejarah berdirinya Paroki St. Bernadette 

Paroki St. Bernadette adalah gereja Katolik di bawah dekenat Tangerang, Keuskupan Agung Jakarta. Paroki ini didirikan pada 11 Februari 1990 dengan ditandai pembentukan Pengurus Gereja dan Dana Papa (PGDP) Roma Katolik Paroki Santa Bernadette, Ciledug oleh Uskup Agung Jakarta, Leo Sukoto SJ (Alm). Karena tidak memiliki tempat ibadah permanen, kebaktian Minggu dan kegiatan keagamaan di hari raya kristiani secara bergantian dilaksanakan berpindah-pindah. Misalnya: bekas bedeng kompleks perumahan Ciledug Indah, bekas gudang padi di kompleks Asrama Polri Ciledug, dan Gudang Arsip Kompleks Keuangan Karang Tengah Ciledug. 

Dua tahun kemudian, pengurus gereja mengajukan permohonan kepada Bupati Tangerang (20/7/92) untuk memanfaatkan Bangunan Sementara Sekolah (BSS) Sang Timur di Kompleks Barata/Keuangan Karang Tengah, Ciledug sebagai tempat menjalankan ibadah. PGDP mendapatkan rekomendasi melaksanakan kegiatan keagamaan umat Katolik Kepala Desa Karang Tengah melalui Surat No. 192/Pem/VII/1992, tanggal 21 Juli 1992, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Musyawarah Pimpinan Kecamatan Ciledug, Ketua RW dan Ketua RT sekompleks Barata Karang Tengah. Sejak itu kegiatan peribadatan berlangsung dan terkonsentrasi di BSS Sang Timur dengan aman, dan tenteram untuk seluruh umat Katolik Paroki Santa Bernadette Ciledug (8.975 jiwa) yang berasal dari enam kecamatan (Karang Tengah, Ciledug, Larangan, Cipondoh, Pondok Aren dan sebagian Serpong). 

Penolakan tiba-tiba 

Setelah 12 tahun berjalan, tanpa ada pembicaraan atau berita sebelumnya, Sekolah Sang Timur memperoleh surat nomor: Kd.258.5/BA.00/248/2004 dari Kepala Departemen Agama Kantor Kota Tangerang, 29 Juli 2004, meminta menghentikan kegiatan keagamaan dengan menggunakan gedung sekolah. Sebulan kemudian, tiba-tiba Ketua Pengurus Gereja dan Dana Papa (PGDP) Paroki St. Bernadette Karang Tengah memperoleh surat dari Lurah Karang Tengah, no. 642/71-KRT/04, tanggal 30 Agustus 2004, perihal Pencabutan Rekomendasi Surat Lurah Karang Tengah No. 192/Pem/VUU/92. 

Setelah pencabutan surat rekomendasi, beberapa kali ibadah diganggu dengan demonstrasi dan orasi oleh sekelompok warga yang menamakan dirinya Forum Komunikasi Umat Islam Karang Tengah yang menginginkan dihentikannya kegiatan keagamaan di BSS Sang Timur Karang Tengah Ciledug. Puncaknya pada Minggu, 3 Oktober 2004, massa yang menyebut masyarakat sekitar melakukan demonstrasi dan meminta tempat tersebut tidak lagi digunakan untuk ibadah. Mereka bahkan membangun tembok di pintu gerbang menuju sekolah itu, dan memblokir akses ke sekolah. Mereka juga mengusir umat yang sedang beribadah. Walau keberadaan Paroki St. Bernadette dibela Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama waktu itu, Abdurrahman Wahid, dan pegiat perlindungan anak, Seto Mulyadi, tidak menyurutkan kelompok intoleran ngotot peribadatan dihentikan. 

Kompromi, mendapat IMB, tetapi tetap ditolak di Bintaro 

 Jemaat Paroki St. Bernadette berkompromi. Dalam pertemuan dengan tim dari kementerian agama pada 29 Oktober 2004, disepakati jemaat Paroki St. Bernadette mencari lahan baru. Dalam pernyataannya, Menteri Agama waktu itu, Muhammad M. Basyuni menegaskan persoalan kasus warga perumahan Karang Tengah Ciledug, Tangerang Banten dengan Yayasan Pendidikan Karya (YPK) Sang Timur telah selesai dan tuntas. Murid-murid di sana sudah dapat belajar kembali. “Ini bukan persoalan agama. Jadi itu hanya masalah kesalahpahaman.” 

Jemaat Paroki St. Bernadette pun nomaden. Jemaat paroki ini kemudian menggelar misa dengan menumpang di sejumlah tempat. Mereka paling sering beribadah di Gereja Maria Kusuma Karmel, Gedung Lokagenta di Perumahan Ciledug Indah I, Balai Pertemuan RW di Metro Permata I, dan Pondok Lestari. Tempat-tempat itu dipilih karena lokasinya dekat dengan gereja sebelumnya. Akhirnya, paroki menemukan lokasi di Kelurahan Sudimara Pinang dan memutuskan membangun gereja di sana. Menurut Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Romo Benny Susetyo, mengatakan, paroki tersebut memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB) pada 11 September 2013. 

“Warga telah menyetujui pembangunan tersebut,” kata Romo Benny. Namun, kemarin, upaya mereka kembali ditolak warga sekitar. Ratusan orang menggelar unjuk rasa menolak pembangunan Gereja Katolik Santa Bernadette di Bintaro, Kelurahan Sudimara Pinang, Kota Tangerang, kemarin. Selain berunjuk rasa, mereka menghentikan kegiatan ibadah yang sedang berlangsung dengan menggembok gerbang masuk gereja. Pernyataan dari ICRP Ahmad Nurcholish, Koordinator Bidang Informasi, Komunikasi, dan Penelitian ICRP mengungkapkan kepada satuharapan.com, “Pemerintah tidak dapat diandalkan untuk mengatasi permasalahan intoleransi karena mereka terdiri dari para politikus yang memiliki banyak kepentingan.” 

Jika pemerintah diisi para negarawan, mereka akan berusaha menegakkan hukum, kata Nurcholish. “Namun, kenyataannya mereka tunduk kepada kelompok yang mengatasnamakan diri mayoritas,” katanya. Sumber: satuharapan.com Disadur dari: indonesia.ucanews.com

Read More

Berjuang 23 Tahun Dapatkan IMB, Lahan Paroki St Bernadet Tetap Digembok Massa Intoleran

Berjuang 23 Tahun Dapatkan IMB, Lahan Paroki St Bernadet Tetap Digembok Massa Intoleran 

Sekelompok orang berdemonstrasi menentang pembangunan gereja St Bernadet di Ciledug, Tangerang, Minggu, 22 September 2013. Sekelom pok orang berdemonstrasi menentang pembangunan gereja St Bernadet di Ciledug, Tangerang, Minggu, 22 September 2013. (sumber: Istimewa) 

Tangerang Selatan - Mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) setelah 23 tahun berjuang ternyata tidak menghentikan masalah yang dihadapi Paroki St Bernadet untuk mendirikan gereja bagi sekitar 11.000 jemaatnya. “Sekelompok orang yang mengatasnamakan warga berdemonstrasi menentang pembangunan gereja kami hari Minggu pagi kemarin,” kata Pastor Paulus Dalu Lubur pada Beritasatu.com, Senin (23/9). 

Ratusan orang mengenakan baju putih dan ikat kepala merah, Minggu (22/9), berdemonstrasi di depan lahan milik paroki di kompleks Tarakanita, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang Selatan, yang rencananya akan dibangun gereja untuk menampung 11.000 umat yang selama ini beribadah di enam tempat terpisah. Mereka menggembok paksa pagar gereja. “Saya percaya mereka yang datang kemarin mayoritas, atau tidak seratus persen warga di situ. Kami sudah mendapatkan dukungan dari beberapa ustaz, haji, dan pemuka masyarakat di sekitar lokasi rencana pembangunan gereja,” kata Paulus. 

Sebelum demonstrasi hari Minggu, ada yang mengedarkan surat ajakan ke warga setempat untuk berdemo. Alasannya adalah rumah ibadah tersebut melanggar Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri tentang Pendirian Rumah Ibadah, khususnya Pasal 13, terkait pendirian rumah ibadah yang harus didasarkan pada keperluan nyata dan berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat bersangkutan. 

Pendemo juga menyatakan bahwa pembangunan gereja tersebut melanggar Pasal 14 dari SKB 2 Menteri tersebut tentang dukungan minimal 60 warga yang disahkan oleh lurah. Mereka juga mempermasalahkan penggunaan aula di kompleks Tarakanita sebagai tempat peribadatan sementara, serta mengkhawatirkan kemungkinan Kristenisasi bila gereja tersebut didirikan. Terkait hal itu, Sekretaris Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Antonius Benny Susetyo mengatakan pada Beritasatu.com bahwa gereja tersebut sudah mendapatkan IMB pada 11 September 2013 dan baru akan memulai pembangunan. “Gereja baru saja mendapat IMB. Masyarakat sekitar sudah menyetujuinya. Kita berharap agar aparat keamanan memberi jaminan rasa aman,” kata Benny.Sambil menanti pembangunan gereja, umat Paroki St Bernadet beribadah di empat gedung yang berbeda pada hari Sabtu dan Minggu dan dua minggu sekali di dua rumah jemaat. Salah satu tempat ibadahnya adalah sebuah aula yang juga terletak di kompleks Tarakanita. 

Dipaksa Pindah 
Kejadian ini adalah protes kedua setelah pada 2004 ketika umat Paroki St Bernadet dipaksa oleh massa intoleran pindah dari Sekolah Sang Timur di Ciledug. Masa intoleran menutup akses ke sekolah Sang Timur yang digunakan oleh Paroki St Bernadet untuk beribadah. Sampai saat ini akses jalan yang ditembok oleh warga belum dibuka. Paulus mengatakan alasan penolakan tidak berdasar karena mayoritas warga di kompleks Tarakanita beragama Katolik. 

Namun demikian, pihak Paroki akan tetap mengupayakan membangun relasi baik dengan warga sekitar. “Kami sedang melakukan bina lingkungan, jadi relasi baik terus dijalankan tidak sebatas untuk mendapatkan IMB saja,” kata Paulus. Bonar Tigor Naipospos, wakil direktur Setara, mengatakan kepada Beritasatu.com bahwa kelompok intoleran yang berdemo di St Bernadet adalah kelompok yang mobile, tidak menetap di sekitar paroki. “Selalu mereka menggunakan isu Kristenisasi dengan memengaruhi orang bahwa kalau nanti ada gereja, orang-orang akan menjadi murtad atau pindah agama karena kegiatan-kegiatan sosial gereja. 

Kelompok ini bergerak ke berbagai tempat dan aktif mencari informasi gereja-gereja mana yang sedang memproses atau belum mendapatkan izin. Lalu mereka berdemo mengatasnamakan warga, meski warga lokalnya paling satu atau dua orang,” kata Bonar. Bonar mengatakan bahwa berkembangnya kasus-kasus intoleransi di Indonesia sejalan dengan pemerintah daerah yang kerap tidak bisa bersikap tegas terhadap kelompok intoleran. “Ditambah lagi, pemerintah pusat kerap melemparkan tanggung jawab dengan menyatakan bahwa pemerintah daerah yang harus aktif mencari solusi,” kata Bonar. Penulis: Camelia Pasandaran/AB

Disadur dari: www.beritasatu.com

Read More