Tokoh agama bantah ancam pemerintah
Tokoh lintas agama membantah anggapan bahwa mereka menjadi ancaman bagi pemerintah, menyusul pertemuan mereka dengan presiden SBY tentang kebohongan publik, serta pendirian rumah pengaduan kebohongan.
“Kami bukan suatu kelompok yang memberi tekanan. Tidak ada ancaman. Gerekan kami [melawan kebohongan] semata-mata demi kemajuan bangsa,” kata Ketua Konferensi Waligereja Indonesia Uskup Martinus Dogma Situmorang, OFMCap kemarin di kantor KWI di Jakarta kemarin.
“Kami tidak punya motif politik. Kami tidak mempersalahkan pemerintah. Kami tidak bertindak seperti satu kekuatan besar melawan pemerintah,” kata Mgr Situmorang.
Yang diharapkan para tokoh agama Budda, Katolik, Hindu, Islam, dan Protestan adalah agar pemerintah melakukan upaya demi kebaikan masyarakat Indonesia, lanjut Uskup Padang itu.
Ia menambahkan, rumah pengaduan kebohongan yang baru saja diluncurkan akan digunakan sebagai sarana untuk membuat gerakan yang lebih besar dan mendasar.
“Kami akan terus menerus memantau pemerintah,” lanjutnya.
Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin juga sependapat. “Kami akan akan terus berupaya agar gerakan ini terus maju karena kami melihatnya sebagai satu kebenaran,” kata Din.
Mengomentari pernyataan para tokoh agama tentang kebohongan pemerintah yang dikeluarkan pada 10 Januari lalu, Din mengatakan itu adalah sebuah kritik terhadap kinerja pemerintah.
Konradus Epa, Jakarta
Disadur dari http://www.cathnewsindonesia.com/ Tanggal publikasi: 21 Januari 2011
“Kami bukan suatu kelompok yang memberi tekanan. Tidak ada ancaman. Gerekan kami [melawan kebohongan] semata-mata demi kemajuan bangsa,” kata Ketua Konferensi Waligereja Indonesia Uskup Martinus Dogma Situmorang, OFMCap kemarin di kantor KWI di Jakarta kemarin.
“Kami tidak punya motif politik. Kami tidak mempersalahkan pemerintah. Kami tidak bertindak seperti satu kekuatan besar melawan pemerintah,” kata Mgr Situmorang.
Yang diharapkan para tokoh agama Budda, Katolik, Hindu, Islam, dan Protestan adalah agar pemerintah melakukan upaya demi kebaikan masyarakat Indonesia, lanjut Uskup Padang itu.
Ia menambahkan, rumah pengaduan kebohongan yang baru saja diluncurkan akan digunakan sebagai sarana untuk membuat gerakan yang lebih besar dan mendasar.
“Kami akan terus menerus memantau pemerintah,” lanjutnya.
Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin juga sependapat. “Kami akan akan terus berupaya agar gerakan ini terus maju karena kami melihatnya sebagai satu kebenaran,” kata Din.
Mengomentari pernyataan para tokoh agama tentang kebohongan pemerintah yang dikeluarkan pada 10 Januari lalu, Din mengatakan itu adalah sebuah kritik terhadap kinerja pemerintah.
Konradus Epa, Jakarta
Disadur dari http://www.cathnewsindonesia.com/ Tanggal publikasi: 21 Januari 2011
0 comments:
Post a Comment
Syalom. Terimakasih atas kunjungan dan komentarnya.Semoga Tuhan memberkati para Saudara.