Menteri Agama gagal jamin kebebasan beragama
Kelompok ha
k asasi manusia Indonesia menilai Menteri Agama Suryadharma Ali telah gagal menjamin kebebasan beragama dan pluralisme di negeri ini, dan karena itu harus segera diganti.
“Kami meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengganti menteri agama karena ia tidak menghargai pluralisme,” kata Hendardi, direktur eksekutif Setara Institute for Democracy and Peace, dalam jumpa pers kemarin di Jakarta.
Menurut Setara, terjadi 216 kasus pelanggaran kebebasan beragama atau penganiayaan pada tahun 2010.
Menurut para aktivis HAM menteri Suryadharma, yang juga ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), telah mencampuradukan urusan politik dengan kedudukannya sebagai menteri.
“Seorang menteri harus independen dan tugasnya harus untuk semua kelompok,” kata Hendardi. Kritikan ini juga terkait pemberikan penghargaan oleh menteri agama kepada pemerintah daerah yang telah memberlakukan hukum agama tertentu di wilayah kerja mereka.
Hasil temuan Setara diketahui bahwa sebagian besar kekerasan dan penganiayaan dilakukan terhadap orang-orang Kristen, dan kebanyakan adalah serangan dan penutupan tempat ibadat dan pelarangan untuk beribadat.
Theophilus Bela juga sependapat dan mendukung agar menteri agama di-reshuffle.
“Saya juga mendesak agar menteri agama diganti karena ia kelihatannya menyuarakan dukungan terhadap kelompok radikal ketika terjadi penyerangan terhadap tempat-tempat ibadat,” kata sekretaris jenderal Indonesian Committee on Religions for Peace (IComRP) ini.
Sumber: UCA News
Konradus Epa, Jakarta, Tanggal publikasi: 25 Januari 2011
k asasi manusia Indonesia menilai Menteri Agama Suryadharma Ali telah gagal menjamin kebebasan beragama dan pluralisme di negeri ini, dan karena itu harus segera diganti.“Kami meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengganti menteri agama karena ia tidak menghargai pluralisme,” kata Hendardi, direktur eksekutif Setara Institute for Democracy and Peace, dalam jumpa pers kemarin di Jakarta.
Menurut Setara, terjadi 216 kasus pelanggaran kebebasan beragama atau penganiayaan pada tahun 2010.
Menurut para aktivis HAM menteri Suryadharma, yang juga ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), telah mencampuradukan urusan politik dengan kedudukannya sebagai menteri.
“Seorang menteri harus independen dan tugasnya harus untuk semua kelompok,” kata Hendardi. Kritikan ini juga terkait pemberikan penghargaan oleh menteri agama kepada pemerintah daerah yang telah memberlakukan hukum agama tertentu di wilayah kerja mereka.
Hasil temuan Setara diketahui bahwa sebagian besar kekerasan dan penganiayaan dilakukan terhadap orang-orang Kristen, dan kebanyakan adalah serangan dan penutupan tempat ibadat dan pelarangan untuk beribadat.
Theophilus Bela juga sependapat dan mendukung agar menteri agama di-reshuffle.
“Saya juga mendesak agar menteri agama diganti karena ia kelihatannya menyuarakan dukungan terhadap kelompok radikal ketika terjadi penyerangan terhadap tempat-tempat ibadat,” kata sekretaris jenderal Indonesian Committee on Religions for Peace (IComRP) ini.
Sumber: UCA News
Konradus Epa, Jakarta, Tanggal publikasi: 25 Januari 2011
0 comments:
Post a Comment
Syalom. Terimakasih atas kunjungan dan komentarnya.Semoga Tuhan memberkati para Saudara.