Kinerja penegakan HAM Indonesia sangat rendah
Menjelang Hari
Internasional Hak Asasi Manusia (HAM) yang jatuh pada 10 Desember mendatang, Setara Institute merilis Indeks Kinerja Penegakan HAM masih sangat rendah.
Ada delapan variabel utama dalam mengukur persepsi dalam bentuk indeks persepsi tentang kinerja penegakan HAM tahun 2011. Pengelompokan itu juga mengacu pada hak yang masih terabaikan dan terus dilanggar oleh negara.
Dari 9 pendekatan, skornya berkisar antara 1,4 hingga 3,1. Skor itu berdasarkan skala 0 sampai 7, di mana 0 adalah kondisi paling lemah dan 7 kondisi paling kuat.
Peneliti Setara Institute Ismail Hasani, seperti dilansir oleh suarapembaruan.com hari ini, memaparkan untuk poin penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu maka skornya adalah 1,4. Poin kedua adalah kebebasan berekspresi dengan skor 2,5. Poin ketiga, kebebasan beragama/berkeyakinan dengan skor 2,3.
Poin keempat, lanjut Ismail, pelanggaran HAM dan kinerja lembaga HAM mendapat skor tertinggi yakni 3,1. Poin kelima, rasa aman warga dan perlindungan warga negara dengan skor 2,0. Poin keenam, penghapusan hukuman mati mendapat skor 1,8.
Poin ketujuh, sambungnya, penghapusan diskriminasi dengan skor 2,8. Serta poin kedelapan, pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang mendapat skor 2,5.
Ia menjelaskan bahwa survei dilakukan terhadap 71 orang di 13 provinsi, yang terdiri dari ahli HAM, birokrasi, akademisi, aktivis, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
Setelah memperoleh variabel dan indikator, Setara menyajikan data tentang kinerja penegakan HAM dalam berbagai peristiwa dan kebijakan. Setelah seluruh data didiskusikan, selanjutnya menarik persepsi dari 71 ahli dengan skala 0-7.
Masing-masing indikator diberi skor, lalu skor-skor tersebut dijumlah dan dibagi dengan jumlah indikator sebagai bilangan pembagi. Hasilnya adalah skor untuk masing-masing variabel.
Sementara itu, Direktur Ekesekutif Setara Institute Hendardi memaparkan sejumlah rekomendasi umum terkait Indeks Kinerja Penegakan HAM termasuk kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ia menegaskan SBY harus membangun kebijakan politik penegakan hukum yang akuntabel di Indonesia melalui penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, memutus impunitas, dan menyediakan legislasi kondusif bagi penegakan HAM.
“SBY harus membangun dan memperkuat institusi-institusi HAM sebagai perangkat penegakan HAM di Indonesia,” tambah Hendardi.
Disadur dari: www.cathnewsindonesia.com
Internasional Hak Asasi Manusia (HAM) yang jatuh pada 10 Desember mendatang, Setara Institute merilis Indeks Kinerja Penegakan HAM masih sangat rendah.Ada delapan variabel utama dalam mengukur persepsi dalam bentuk indeks persepsi tentang kinerja penegakan HAM tahun 2011. Pengelompokan itu juga mengacu pada hak yang masih terabaikan dan terus dilanggar oleh negara.
Dari 9 pendekatan, skornya berkisar antara 1,4 hingga 3,1. Skor itu berdasarkan skala 0 sampai 7, di mana 0 adalah kondisi paling lemah dan 7 kondisi paling kuat.
Peneliti Setara Institute Ismail Hasani, seperti dilansir oleh suarapembaruan.com hari ini, memaparkan untuk poin penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu maka skornya adalah 1,4. Poin kedua adalah kebebasan berekspresi dengan skor 2,5. Poin ketiga, kebebasan beragama/berkeyakinan dengan skor 2,3.
Poin keempat, lanjut Ismail, pelanggaran HAM dan kinerja lembaga HAM mendapat skor tertinggi yakni 3,1. Poin kelima, rasa aman warga dan perlindungan warga negara dengan skor 2,0. Poin keenam, penghapusan hukuman mati mendapat skor 1,8.
Poin ketujuh, sambungnya, penghapusan diskriminasi dengan skor 2,8. Serta poin kedelapan, pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang mendapat skor 2,5.
Ia menjelaskan bahwa survei dilakukan terhadap 71 orang di 13 provinsi, yang terdiri dari ahli HAM, birokrasi, akademisi, aktivis, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
Setelah memperoleh variabel dan indikator, Setara menyajikan data tentang kinerja penegakan HAM dalam berbagai peristiwa dan kebijakan. Setelah seluruh data didiskusikan, selanjutnya menarik persepsi dari 71 ahli dengan skala 0-7.
Masing-masing indikator diberi skor, lalu skor-skor tersebut dijumlah dan dibagi dengan jumlah indikator sebagai bilangan pembagi. Hasilnya adalah skor untuk masing-masing variabel.
Sementara itu, Direktur Ekesekutif Setara Institute Hendardi memaparkan sejumlah rekomendasi umum terkait Indeks Kinerja Penegakan HAM termasuk kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ia menegaskan SBY harus membangun kebijakan politik penegakan hukum yang akuntabel di Indonesia melalui penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, memutus impunitas, dan menyediakan legislasi kondusif bagi penegakan HAM.
“SBY harus membangun dan memperkuat institusi-institusi HAM sebagai perangkat penegakan HAM di Indonesia,” tambah Hendardi.
Disadur dari: www.cathnewsindonesia.com
0 comments:
Post a Comment
Syalom. Terimakasih atas kunjungan dan komentarnya.Semoga Tuhan memberkati para Saudara.