Anggaran Kemenag harus fokus pada pembinaan umat
Romo Antoni
us Benny Susetyo, sekretaris eksekutif Komisi HAK KWI mengatakan anggaran yang diminta Kementrian Agama hendaknya dialokasikan lebih banyak untuk pembinaan umat, bukan hanya pembangunan fisik.
“Menteri agama hendaknya memprioritaskan anggaran untuk meningkatkan pembinaan dan pendidikan umat ketimbang pembangun fisik yang tidak efektif,” kata Romo Benny.
Ia mengatakan selama ini anggaran yang digunakan departemen agama hanya fokus pada pembangunan fisik antara lain pembangunan masjid, gereja, pura, dan vihara. Namun, lembaga itu kurang memperhatikan pendidikan karakter yang justru penting untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa ini.
Apalagi sekarang terjadi berbagai kasus intoleransi dan kekerasan atas nama agama. Maka anggaran itu harus dipergunakan untuk membina umat untuk mencegah tindakan kekerasan.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR minggu lalu Menteri Agama Suryadharma Ali meminta tambahan anggaran dana ke DPR sebesar 3,5 triliun rupiah. Pasalnya Kemenag hanya mendapatkan 32,1 triliun rupiah, dari total kebutuhan sebesar 35,6 triliun untuk rencana pembangunan selama 2010-2014.
Hal itu menurut Suryadarma sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yakni untuk pembangunan nasional di bidang keagamaan — peningkatan kualitas kehidupan beragama, peningkatan kerukunan umat beragama, peningkatan kualitas lembaga pendidikan keagamaan, peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan penciptaan tatakelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Suryadarma menjelaskan dana 3,5 triliun rupiah itu akan dialokasikan kepada beberapa program prioritas antara lain 3,1 miliar rupiah untuk pendidikan Islam, 44,1 miliar rupiah untuk Bimas Islam, 27,4 miliar rupiah untuk Bimas Kristen, Rp13,4 miliar rupiah untuk Bimas Katolik, 6,8 miliar rupiah untuk Bimas Hindu, dan 2,5 miliar rupiah untuk Bimas Buddha.
Meskipun dana itu telah dianggarkan menurut Bimas agama masing-masing, namun Romo Benny mengatakan porsi dana yang lebih besar harus untuk kepentingan umum, selain pendidikan dan pembinaan juga kegiatan dialog lintas agama untuk membangun kerukunan di kalangan umat berbagai beragama.
Artikel terkait:
Kemenag minta jatah tambahan Rp 3,5 triliun
Disadur dari : www.cathnewsindonesia.com,Tanggal publikasi: 19 Juli 2011
us Benny Susetyo, sekretaris eksekutif Komisi HAK KWI mengatakan anggaran yang diminta Kementrian Agama hendaknya dialokasikan lebih banyak untuk pembinaan umat, bukan hanya pembangunan fisik.“Menteri agama hendaknya memprioritaskan anggaran untuk meningkatkan pembinaan dan pendidikan umat ketimbang pembangun fisik yang tidak efektif,” kata Romo Benny.
Ia mengatakan selama ini anggaran yang digunakan departemen agama hanya fokus pada pembangunan fisik antara lain pembangunan masjid, gereja, pura, dan vihara. Namun, lembaga itu kurang memperhatikan pendidikan karakter yang justru penting untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa ini.
Apalagi sekarang terjadi berbagai kasus intoleransi dan kekerasan atas nama agama. Maka anggaran itu harus dipergunakan untuk membina umat untuk mencegah tindakan kekerasan.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR minggu lalu Menteri Agama Suryadharma Ali meminta tambahan anggaran dana ke DPR sebesar 3,5 triliun rupiah. Pasalnya Kemenag hanya mendapatkan 32,1 triliun rupiah, dari total kebutuhan sebesar 35,6 triliun untuk rencana pembangunan selama 2010-2014.
Hal itu menurut Suryadarma sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yakni untuk pembangunan nasional di bidang keagamaan — peningkatan kualitas kehidupan beragama, peningkatan kerukunan umat beragama, peningkatan kualitas lembaga pendidikan keagamaan, peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan penciptaan tatakelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Suryadarma menjelaskan dana 3,5 triliun rupiah itu akan dialokasikan kepada beberapa program prioritas antara lain 3,1 miliar rupiah untuk pendidikan Islam, 44,1 miliar rupiah untuk Bimas Islam, 27,4 miliar rupiah untuk Bimas Kristen, Rp13,4 miliar rupiah untuk Bimas Katolik, 6,8 miliar rupiah untuk Bimas Hindu, dan 2,5 miliar rupiah untuk Bimas Buddha.
Meskipun dana itu telah dianggarkan menurut Bimas agama masing-masing, namun Romo Benny mengatakan porsi dana yang lebih besar harus untuk kepentingan umum, selain pendidikan dan pembinaan juga kegiatan dialog lintas agama untuk membangun kerukunan di kalangan umat berbagai beragama.
Artikel terkait:
Kemenag minta jatah tambahan Rp 3,5 triliun
Disadur dari : www.cathnewsindonesia.com,Tanggal publikasi: 19 Juli 2011
0 comments:
Post a Comment
Syalom. Terimakasih atas kunjungan dan komentarnya.Semoga Tuhan memberkati para Saudara.