Penutupan Sidang KWI 2011

Penutupan Sidang KWI 2011
KONFERENSI PERS Bersama Ketua dan Sekretaris Jendral KWI Pada Penutupan Sidang Tahunan KWI
7 - 17 November 2011

Sidang Tahunan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) tahun 2011, yang berlangsung sejak tanggal 7 sampai dengan tanggal 17 November 2011, baru saja ditutup secara resmi. Tahun ini Gereja Katolik Indonesia merayakan dengan syukur Yubileum Emas berdirinya Hierarki Gereja Katolik di Indonesia. Sebanyak 36 Uskup dari seluruh Indonesia yang tergabung di dalam KWI tersebut telah berhimpun untuk membahas keberadaan hierarki Gereja Katolik di Indonesia itu, dengan mensyukuri segala rakhmat dan berkat yang boleh dialaminya selama 50 tahun itu.

Setelah dalam dua sidang tahunan sebelumnya para Waligereja Indoneisa itu merefleksikan tugas pelayanan Gereja di bidang pendidikan dan kesehatan, tahun ini fokus perhatian dipusatkan pada pelayanan pewartaan atau katekese. Oleh karena itu telah dipilih tema persidangan tahun ini

"Mewartakan Injil adalah rahmat dan panggilan khas Gereja,
merupakan identitasnya yang terdalam"
(Evangelii Nuntiandi, a.14)

Menyadari pentingnya tugas tersebut, tiga hari pertama di awal Sidang Tahunan KWI 2011 ini, para Uskup menyelenggarakan hari studi tentang katekese.

Mencermati Karya katekese di Indonesia

Setelah mencermati karya katekese di Indonesia pertama-tama pantaslah disyukuri adanya arah yang jelas, yang dirumuskan dan dikembangkan dalam Pertemuan Kateketik antar Keuskupan se Indonesia (PKKI) I-IX, yaitu Katekese Umat.

Namun para peserta juga menyadari masih adanya pelbagai tantangan dan keprihatinan, sehingga hasil perumusan katekese Umat dalam PKKI tidak seutuhnya dapat dilaksanakan.

Masih adanya pastor penanggungjawab katekese di tingkat paroki yang dirasa kurang memberikan perhatian pada karya katekese.

Refleksi Iman

Gereja dipanggil untuk mewartakan Kabar Gembira kepada dunia. Tugas ini adalah "rahmat dan panggilan khas Gereja, merupakan identitasnya yang terdalam" (EN 14). Gereja mewartakan Injil, karena Injil itu "ragi yang menimbulkan perombakan di dunia ini" (FABC V, 8.1.4).

Langkah Tindakan Pastoral

Untuk membangkitkan dan menggairahkan karya katekese di Indonesia diperlukan langkah-langkah pastoral sebagai berikut:

1. Katekese Umat sebagai arah karya katekese di Indonesia perlu ditumbuh-kembangkan dalam lingkungan hidup umat, khususnya melalui komunitas-komunitas basis atau pun kategorial. Katekese umat perlu diperkaya dengan Injil, Tradisi dan ajaran Gereja.

2. Katekese sekolah tidak jarang merupakan satu-satunya kesempatan bagi banyak orang muda untuk menerima pengajaran dan pendidikan agama. Kerjasama antara penanggungjawab pastoral setempat dengan sekolah dan khususnya guru agama sekolah, perlu dikembangkan.

3. Perlu dikembangkan program katekese yang menyeluruh dan berkesi-nambungan sejak usia dini sampai usia lanjut. Untuk itu perlu kerjasama antara Komisi Kateketik KWI maupun Komisi Kateketik Keuskupan-keuskupan, dengan komisi-komisi lain yang terkait dengan pembinaan iman.

4. Berjalannya karya katekese sangat tergantung pada para petugas pastoral yang menjalankan katekese di tengah umat. Maka, perlulah pembinaan terus-menerus bagi para pelaksana atau fasilitator katekese umat tersebut.

5. Demi kemajuan karya katekese di Indonesia diperlukan orang-orang yang sungguh ahli dalam bidang katekese, yang harus disiapkan dengan sungguh-sungguh.

6. Karya katekese di tingkat paroki seringkali tergantung pada para imam pemimpin paroki. Maka pembinaan katekese bagi para imam dan calon imam mutlak diperlukan.

7. Salah satu tanda bahwa karya katekese merupakan prioritas utama dalam Gereja ditampakkan dalam dukungan finansial bagi program-program katekese maupun bagi pembinaan dan penghidupan para petugas pastoral yang berkarya di bidang katekese.

8. Perlu ditingkatkan mutu dan peranan lembaga pendidikan pastoral katekese dan kerjasamanya dengan lembaga pendidikan calon imam.

9. Dengan menyadari betapa pentingnya katekese dalam hidup dan perkem-bangan Gereja, kerjasama dengan pelbagai pihak, misalnya Bimas Katolik, perlu diusahakan dan dikembangkan.

Pemikiran-pemikiran penting tersebut mendesak untuk dituangkan dalam kebijakan-kebijakan praktis, baik di tingkat KWI, Regio atau Provinsi Gerejawi, keuskupan maupun di paroki-paroki.

Tentang Katekese ini KWI mengeluarkan "Pesan Pastoral KWI tentang Katekese".

Dalam pembahasan serta evaluasi dan perencanaan Komisi, Lembaga, Sekretariat, dan Departemen itu beberapa hal dibicarakan secara khusus, misalnya:

•1) Indonesian Youth Day 2012 yang akan diselenggarakan di Keuskupan Sanggau.

•2) Yang juga mendapat perhatian karena adanya permintaan untuk membicarakannya adalah hal-ikhwal mutakhir yang terjadi di Papua. Sehubungan dengan itu KWI merencanakan akan mengeluarkan semacam pernyataan sikap terhadap situasi Papua tersebut. Adapun yang menjadi gagasan-gagasan KWI adalah yang berikut ini:

KWI menyampaikan Seruan KWI tentang Papua: Hentikan Kekerasan! Marilah Berdialog!

Kekerasan di Tanah Papua masih terus terjadi walaupun sudah berulangkali diserukan oleh berbagai pihak agar masalah-masalah Papua diselesaikan dengan cara damai. Kesejahteraan masyarakat yang mau dibangun hanya bisa terwujud kalau ada suasana damai yang memungkinkan semua komponen masyarakat bekerja sama dengan tenang. Masalah-masalah sosial yang begitu banyak tidak mungkin diatasi dengan jalan kekerasan. Kekerasan yang dilawan dengan kekerasan hanya melahirkan kekerasan baru dan menambah masalah. Lebih buruk lagi kalau ungkapan pendapat dan pernyataan politik sekelompok masyarakat Papua, yang disampaikan secara terbuka dengan cara yang damai, lagi-lagi ditanggapi dengan gertak senjata, penangkapan, penganiayaan serta pembunuhan. Konferensi Waligereja lndonesia (KWl) menyatakan keprihatinan yang mendalam dan mengutuk tindakan kekerasan itu yang jelas-jelas tidak mengindahkan martabat manusia dan merampas hak hidup yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap manusia.

Kekerasan terhadap masyarakat Papua dan pelanggaran hak-hak orang Papua adalah kisah dengan sejarah yang sudah amat panjang. Jeritan hati orang-orang Papua atas perlakuan itu tidak bisa hanya dianggap angin lalu atau dibungkam dengan himbauan dan kebijakan-kebijakan sesaat. Diperlukan keberanian Pemerintah Pusat untuk mengubah sikap dan mengambil langkah pendekatan, serta penyelesaian yang berfokus pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Sambil sekali lagi menegaskan keprihatinan dan solidaritasnya dengan semua yang menjadi korban kekerasan, Konferensi Waligereja lndonesia menyampaikan seruan ini kepada Pemerintah Pusat:

•· Kami mendorong Pemerintah Pusat untuk mewujudkan dialog dengan Masyarakat Papua. Niat Bapak Presiden Susilo Bambang Yudoyono, yang pernah dicetuskan sejak awal pemerintahannya, untuk menyelesaikan masalah Papua, hendaknya kini diwujudkan. Jalan yang dipakai haruslah jalan dialog. Ucapan-ucapan indah seperti "membangun Papua dengan hati" hendaknya dimulai dengan dialog dari hati. Dengan hati lapang, tanpa stigmatisasi apapun, hendaknya Pemerintah mendengarkan jeritan hati orang-orang Papua dan kisah penderitaan yang dialaminya sejak integrasinya dengan NKRI.

•· Untuk mewujudkan dialog yan g konstruktif bagi seluruh masyarakat Papua, maka kami mendorong Pemerintah untuk memfasilitasi upaya-upaya mempertemukan berbagai komponen masyarakat Papua Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Majelis Rakyat Papua untuk mengakomodasi harapan-harapan mereka mengenai cara dan materi dialog.

•· Kelompok-kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Papua, entah OPM atau apapun juga namanya, baik yang berada di dalam negeri maupun yang di luar negeri, harus mendapat tempat utama dalam dialog itu. Untuk menjamin terjadinya dialog yang bermartabat, adil dan benar serta saling menghormati, harus ada pihak ketiga yang terpercaya untuk menjadi penengah.

•· Atas segala bentuk pelanggaran HAM yang dialami orang-orang Papua, Pemerintah harus berani menegakkan keadilan, meminta maaf, mengganti rugi dan memulihkan hak-hak orang Papua.

•· Undang-undang Otonomi Khusus bermaksud memberikan perlindungan dan kemudahan khusus untuk orang-orang Papua dalam membangun kesejahteraannya. Ada banyak hal yang belum terlaksana dari Otonomi khusus itu. Dengan banyaknya uang yang beredar di Papua, arus pendatang dari luar Papua pun makin deras. Dalam banyak bidang kehidupan, orang Papua terpinggirkan oleh pendatang-pendatang itu. Kami mendorong Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menata kembali kependudukan dan lebih terarah mengutamakan persiapan tenaga kerja Papua untuk lapangan kerja yang ada.

•· Pasukan-pasukan keamanan yang ditempatkan di Tanah Papua terlalu banyak jumlah dan jenisnya. Mereka tidak mempunyai kegiatan yang secara positif mengisi waktunya dan bermanfaat untuk masyarakat setempat. Sikap dan perilaku mereka lebih sering menjadikan mereka musuh masyarakat dan bukan sebagai penjaga keamanan dan rasa aman bagi masyarakat. Kami mendorong Pemerintah untuk mengurangi jumlah TNI di Papua dan menempatkan di sana mereka yang matang serta mampu menjadi bagian dari masyarakat setempat sehingga betul menjadi pelindung masyarakat dan penjaminan keamanan.

Bersama dengan PGI KWI mengeluarkan Pesan Natal Bersama PGI-KWI 2011, yang berjudul: "Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar" (Yes. 9:1a). Semoga Pesan Natal Bersama tersebut membawa terang di Indonesia, dan khususnya di Tanah Papua.

Demikian gagasan-gagasan kami para Uskup dari Konferensi Waligereja lndonesia. Seraya mengharapkan perhatian Pemerintah untuk apa yang kami suarakan, dengan ini kami menyatakan dukungan bagi para Pemimpin Agama dan semua pihak yang memperjuangkan terwujudnya Papua Tanah Damai.

Sekianlah beberapa hal yang bisa disampaikan di dalam Konferensi Pers kali ini. Hal-hal kecil dan rutin lain yang juga menjadi pokok pembicaraan dalam Sidang Tahunan tersebut tidak kami sebut di sini, karena lebih menyangkut hal-hal internal dan teknis organisatoris Lembaga KWI.

Jakarta, 17 November 2011


KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA,

Mgr. Martinus D. Situmorang, OFM.Cap	Mgr. Johannes Pujasumarta
K e t u a	Sekretaris Jenderal

Disadur dari: www.mirifica.net